.webp)
"Oh nggak ada, kita masih tetap komitmen kok (Paris Agreement). Tapi kita lihat skala prioritas untuk lihat keuangan negara dan biaya listrik kita. Jadi PLTU saya lihat masih salah satu hal yang harus kita pertimbangkan karena biayanya cuma 5-6 sen. Kalau kita pakai energi baru-baru kan di atas 10 sen," kata Bahlil ditemui usai acara Mandiri Investment Forum (MIF) Indonesia 2025 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya selisih harga itu perlu dipikirkan karena jika diakumulasi setahun, maka pengeluarannya dapat membengkak.
"Bahkan selisinya kalau kita pakai antara batubara dan gas, selisi per 1 GW per tahun Rp 5-6 triliun. Jadi Rp 5-6 triliun ini siapa yang menanggung? Negara? Subsidi lagi. Atau rakyat? Membeli rakyat. Saya kan harus berpikir mendahulukan kepentingan rakyat dong," tambahnya.
Menurutnya, jika negara maju seperti Amerika Serikat (AS) saja keluar dari Paris Agreement, maka untuk Indonesia juga jangan dipaksakan. Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen untuk menggunakan energi hijau
"Kalau Amerika aja keluar dari Paris Agreement, masa kita harus dipaksa-paksa terus? Tapi kita setuju loh untuk memakai energi baru-baru kan dengan cara tetap PLTU tapi kita blending. Blending dengan gas, kemudian matahari, atau kita lagi mendesain untuk menangkap carbon capture-nya, sehingga batubaranya itu batubara bersih," terangnya.
Bahlil juga memastikan Indonesia tetap akan melakukan pensiun dini PLTU. Salah satunya yang akan dilakukan untuk mempensiunkan PLTU Cirebon-1 kapasitas sebesar 660 megawatt (mw). Langkah ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menekan emisi rumah kaca.
"Pasti waktunya untuk pensiun. Karena kan 600 MW yang kita lakukan di Cirebon," pungkasnya.
(acd/acd)
