.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pihak Jerman dan jepang telah menyatakan komitmennya untuk tetap menjadi co-lead dari JETP walaupun AS mengundurkan diri.
"Jadi ini komitmen untuk JETP dilanjutkan. Dan targetnya adalah untuk mendukung transisi energi di Indonesia menuju net zero emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat," kata Airlangga, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga menyatakan tetap mendukung JETP, mulai dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), World Bank, hingga Uni Eropa (UE).
Lebih lanjut, Airlangga memastikan tidak ada perubahan komitmen pendanaan setelah AS hengkang dari program ini. Indonesia tetap akan mendapatkan pendanaan senilai US$ 20 miliar atau setara Rp 330 triliun (kurs Rp 16.500).
Ia juga menekankan, Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030 sebesar 31,89% secara mandiri dan 43% apabila mendapat dukungan pendanaan internasional.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.
"Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau serta pengembangan sosial, ekonomi dan sumber daya manusia," ujarnya.
Dari implementasi JETP ini, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan komitmen US$ 1,1 miliar, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, 45 proyek menerima hibah sebesar US$ 233 juta.
Selain itu, International Partners Group (IPG) juga mengamankan jaminan sebesar US$ 1 miliar melalui multilateral development banks guarantee untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih.
"Selanjutnya pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian. Kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong dan pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital, dan para stakeholder bisa mengakses dan secara berkala akan dilakukan koordinasi," tutupnya. (shc/rrd)
