.webp)
Dalam hal ini, menurutnya, dalam kondisi terburuk Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 544 triliun setiap tahun akibat perubahan iklim. Jika dihitung sejak 2026 hingga akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2029 saja, potensi total kerugian yang diderita bisa mencapai Rp 2.176 triliun.
"Paling tidak terdapat 319 kabupaten/kota yang saat ini tingkat kerentanan iklimnya sangat tinggi dengan potensi kerugian mencapai Rp 544 triliun atau lebih dari Rp 2.000 triliun pada tahun 2029, kalau tidak diatasi," kata Rachmat dalam acara Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
"Ini berarti dua per tiga (atau sekitar 66,66%) dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim yang harus kita atasi," sambungnya.
Sebagai contoh, ia mengatakan saat ini sebanyak 18.000 kilometer (km) garis pantai di seluruh wilayah Indonesia berada dalam kategori rentan hingga sangat rentan terhadap perubahan iklim. Mulai dari ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang berpotensi sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di sekitar wilayah pesisir.
Masalahnya, di Pulau Jawa, khususnya di sepanjang pantai utara (Pantura), aktivitas ekonomi masyarakat menyumbang sekitar 27% dari PDB nasional. Lebih dari itu, 60% industri nasional berada di wilayah pesisir utara Jawa, membuat ancaman iklim tadi menjadi sangat besar.
"Jakarta sendiri diperkirakan bisa kehilangan setidaknya US$ 186 juta setiap tahun akibat risiko banjir, kerusakan infrastruktur, bangunan, dan hilangnya lahan produktif," ujar Rachmat.
Menghadapi kenyataan ini, menurutnya pemerintah tidak hanya tinggal diam. Dalam hal ini pemerintah telah menyusun strategi pencegahan dan mitigasi melalui tiga pilar utama.
"Pertama, pengendalian air akar masalah, yaitu kita mendorong pengendalian sumur bor, pengelolaan air tanah yang berkelanjutan, serta pengurangan beban pembangunan di kawasan pesisir," ucap Rachmat.
"Kedua, restorasi ekosistem pesisir, di mana kita melakukan rehabilitasi mangrove sebagai benteng alami dan program reforestasi besar-besaran seluas 12 juta hektare yang saat ini telah dicanangkan," jelasnya lagi.
Kemudian ketiga, pemerintah mendorong pembangunan pesisir berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT). Termasuk di dalamnya ada proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di Pantura.
"Kita mencanangkan penanggulangan persoalan perubahan iklim dengan program infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur digital sekaligus," pungkasnya. (igo/fdl)
