.webp)
Penguatan tersebut dilakukan melalui Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) yang digelar pada 4-5 Agustus 2026 di Bandung. Pelatihan diselenggarakan Kemenhut bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Peserta pelatihan berasal dari Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Bappenas.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan kemampuan membangun kepercayaan menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
"Trust is the most valuable currency in diplomacy," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi kehutanan yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari kerja sama dan aktivitas ekonomi global. Namun, potensi tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik agar mendapat pengakuan dan kepercayaan dari mitra internasional.
"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," ujarnya.
Ada sejumlah agenda kehutanan yang dinilai membutuhkan penguatan komunikasi dan negosiasi di tingkat internasional. Di antaranya memperluas pengakuan terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC), mendorong pengembangan World Mangrove Center (WMC), serta memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Agenda tersebut berkaitan dengan perdagangan produk hasil hutan, kerja sama pengelolaan gambut dan mangrove, serta pengembangan pasar karbon.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Karena itu, pemerintah juga mendorong pengelolaan hutan agar dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung target lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Pelatihan tersebut membahas regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging untuk audiens internasional, serta teknik negosiasi dan pembangunan koalisi.
Kegiatan juga mencakup simulasi negosiasi lintas kementerian untuk memperkuat koordinasi dalam membawa kepentingan Indonesia di forum internasional.
Kemenhut menilai kemampuan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan secara konsisten dan berbasis data menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam pembahasan perdagangan, pasar karbon, serta kerja sama kehutanan internasional. (fdl/fdl)
