Follow detikFinance
Senin 23 Oct 2017, 22:08 WIB

Soal Penyediaan Energi Nasional, Jokowi Dapat Rapor 'C'

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Soal Penyediaan Energi Nasional, Jokowi Dapat Rapor C Foto: Dikhy Sasra
Jakarta - Sejumlah pelaku usaha, akademisi, anggota dewan, pemda, dan perwakilan pemerintah dari kementerian dan lembaga (K/L) baru saja menyelesaikan Rembuk Nasional 2017. Rembuk tersebut menghasilkan rekomendasi terkait 3 tahun kinerja pemerintah yang akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Bidang Pertambangan dan Ketahanan Energi Nasional Rembuk Nasional 2017, Andang Bachtiar menyebutkan rapor Jokowi-JK terkait sektor pertambangan dan energi adalah C. Ada beberapa catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti dalam sektor tersebut.

"Dengan score 2,19 atau C. Artinya lulus namun perlu perbaikan. Artinya di dua tahun ke depan harus ditingkatkan," kata Andang dalam Rembuk Naaional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).

Andang menyebutkan, terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh Jokowo-JK, yaitu turunnya realisasi investasi sektor energi. Investasi di sektor ini umumnya bersifat jangka panjang sebelum akhirnya membuahkan hasil.

"Kegiatan sektor energi umumnya bersifat jangka panjang, 5 tahun untuk eksplorasi serta berisioo tinggi," kata Andang.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah pemerintah membuat program BBM satu harga yang diikuti peningkatan rasio elektrifikasi di banyak daerah.

Ia juga meminta iklim investasi di sektor energi dan pertambangan semakin mudah. Bahkan, berbagai pungutan yang tidak penting juga diminta untuk dipangkas.

"Iklim investasi enegi lebih menarik l, tidak direcoki pungutan, politisasi, kriminalisasi agar kita sukses mencapai tujuan nasional," ujar Andang.

Ia juga meminta pemerintah mengebut pembangunan kilang minyak. Salah satunya dilakukan dengan menetapkan pembangunan kilang minyak sebagai prioritas infrastruktur sehingga bisa digarap dengan cepat.

Selanjutnya, mengenai renegosiasi pemerintah dengan Freeport Indonesian ia juga merekomendasikan agar dibuat kejelasan sebaik mungkin. Sehingga hasilnya bisa memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya Papua.

"Untuk menjaga marwah pemerintah dan menghindari kebingungan masyarakat maka tim negosiasi harus lebih profesional, transparan dan akuntabel," ujar Andang.

Andang juga meminta pemerintah untuk tegas memberantas mafia energi dan penambangan tanpa izin tanpa pandang bulu. Pemerintah juga dikinta mengimplementasikan hilirisasi mineral.

"Pemerintah harus tegas berantas mafia energi tanpa pandang bulu," kata Andang. (ara/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed