Ketua Hiswana Eri Purnomohadi mengatakan, para pengusaha SPBU belum siap untuk program pembatasan BBM subsidi pada Januari 2011.
"Kita memang perlu menata diri. Baru 75% yang bisa jual pertamax. Sisanya belum bisa jual pertamax dan harus di-switch. Jadi berharap ada sosialisasi dari pengusaha agar disampaikan oleh pemerintah," jelas Eri di kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (10/12/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dikatakan Eri, pihaknya juga mengusulkan kepada pemerintah agar harga premium dan pertamax di SPBU disamakan. Karena saat ini ada perbedaan harga pertamax dan premium sebesar Rp 2.000 per liter.
"Kalau ada plat hitam dan plat kuning dengan harga beda, itu ada pemicu peluang bisnis di luar resmi karena harga beda jauh sekitar Rp 2.000. Kita ada usulan ada BBM semua harganya non subsidi. Subsidi rakyat itu diberikan langsung, khususnya bagi roda 2 dan angkutan umum," tutur Eri.
Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan 2 opsi untuk mekanisme pengaturan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun depan. Opsinya antara larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk semua mobil plat hitam atau mobil di atas tahun 2005. Namun pemerintah memilih opsi pelarangan premium untuk semua mobil plat hitam.
Awalnya pemerintah mengusulkan mulai 1 Januari 2011 wilayah Jabodetabek terlebih dahulu yang akan melakukan program pembatasan BBM bersubsidi karena infrastrukturnya paling siap. Setelah itu baru Jawa dan luar Jawa.
Hal itu dilakukan seiring terus meningkatnya konsumsi BBM akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, konsumsi BBM pada tahun 2010 ini saja sudah melebihi jatah APBN.
Untuk tahun ini saja, konsumsi BBM diprediksi melonjak menjadi 38 juta kiloliter, di atas jatah APBN 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter. Tanpa pembatasan BBM bersubsidi pada tahun 2011, konsumsi akan meningkat lagi sebanyak 10%.
(dnl/dnl)











































