Ingin Galakkan BBG, Pemerintah Harus Stop Ekspor Gas

Jakarta -

Pemerintah diminta meningkatkan penggunaan bahan bakar gas (BGG) dalam rangka mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Untuk itu, sebaiknya pemerintah berhenti menjual gas ke luar negeri.

Menurut Sekjen Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Anggito Abimanyu, dengan adanya rencana konversi BBM ke BBG, pemerintah diharuskan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dibandingkan kebutuhan ekspor.

"Gas jangan diekspor karena merugikan perekonomian. Meski dapet tambahan pajak dan PNBP. Gas diutamakan untuk dalam negeri dulu. Meski harga tinggi, Net impact-nya negatif," ujarnya saat ditemui dalam acara Seminar Terbatas ISEI di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (20/12/2010).

Oleh karena itu, Anggito menilai perlunya ada kepastian kepada pasar mengenai tersedianya stok gas. "Bukan pelarangan, harus ada kepastian untuk domestik market obligation (DMO). Domistik market harus dijamin dulu, sisanya diekspor. Saya tak larang ekspor harus ada kepastian dalam negeri dulu," tandasnya.

Sebelumnya Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah belum berniat mengajukan opsi pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengalihkannya ke Bahan Bakar Gas (BBG) meski opsi tersebut sangat bagus. Hal ini karena belum tersedianya infrastruktur untuk menyediakan BBG.

"Kita semua setuju kalau gas yang ada semua kita mau pakai itu," ujar Hatta beberapa hari lalu. Menurut Hatta, hal tersebut masih sulit dilakukan.

Pasalnya, Indonesia belum memiliki infrastruktur untuk penyediaan gas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk merealisasikan rencana pengalihan bahan bakar tersebut.

"Tapi kita memerlukan waktu yang lama untuk membangun infrastrukturnya, penyediaan gasnya, sekarang masih sangat terbatas. Kita masih memikirkan untuk industri, pupuk dan sebagainya. Tapi kita memikirkan itu," tutupnya.

(nia/ang)