Harga Minyak Melonjak, Pembatasan BBM Bisa Dipercepat

Harga Minyak Melonjak, Pembatasan BBM Bisa Dipercepat

- detikFinance
Senin, 27 Des 2010 19:52 WIB
Jakarta - Pemerintah belum menutuskan untuk mempercepat kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Padahal saat ini sudah terjadi gonjang-ganjingnya harga minyak yang diperkirakan akan menembus US$ 100 per barel.

"Berkaitan dengan kecenderungan kenaikan harga itu, pemerintah sudah  mengantisipasinya. Namun saat ini sedang dilakukan koordinasi bersama terkait
dengan pertanyaan apakah kita akan mempercepat kebijakan pengaturan BBM  Bersubsidi tersebut. Hal ini memang perlu mendapat ke hati-hatian karena pemerintah sedang melakukan kajian tambahan sejauh ini," kata Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, di kantornya,  Jakarta (27/12/2010).

Meskipun Darwin mengingatkan bahwa adanya kecenderungan kenaikan harga minyak mentah saat ini  justru semakin memperkuat niatan pemerintah untuk perlunya menerapkan pembatasan BBM Bersubsidi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penerapan pengendalian BBM Bersubsidi perlu diterapkan. Agar mereka-mereka yang  mampu beli BBM Non Subsidi jangan ikut-ikutan beli BBM bersubsidi," jelas
Darwin.

Dikatakannya semakin tinggi harga minyak, maka akan semakin besar pengeluaran  pemerintah untuk mensubsidi BBM. Bagi pemerintah subsidi tersebut  tetap diberlakukan namun hanya kepada mereka yang berhak atau berada di golongan kurang  mampu.

Direktur Reforminer  Institute Pri Agung mengatakan para ahli sudah sepakat bahwa pada kuartal pertama tahun depan harga  minyak  dunia diperkirakan akan menembus US$ 100 karena musim dingin dan kuota  OPEC. Ia memperkirakan jika ini benar-benar terjadi maka harga BBM non subsidi (pertamax) di Indonesia bisa mencapai Rp 8900 per liter.

"Jika  harga minyak sampai US$ 100 per barel,  perhitungan kita, harga pertamax akan sampai Rp 8900.  Jadi mengakibatkan adanya disparitas yang begitu  tinggi (dari harga premium  yang cuma Rp 4500 ke harga pertamax yg naik  sampai Rp 8900), praktek pasar  gelap dan penimbunan akan marak terjadi," kata  Pri Agung.

(hen/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads