Biasa Membeli BBM Rp 4500 Jadi Rp 8000 Masyarakat Bisa Kaget

Pembatasan BBM Bersubsidi 2011

Biasa Membeli BBM Rp 4500 Jadi Rp 8000 Masyarakat Bisa Kaget

- detikFinance
Kamis, 30 Des 2010 15:28 WIB
Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyatakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sangat terkait dengan kesiapan masyarakat dan alokasi dana subsidi.

"Kalau ekspektasi harga ICP akan naik, sebaiknya pembatasan BBM diberlakukan segera," ujarnya dalam diskusi ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian,
Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (30/12/2010).

Anggito menilai dengan pemunduran jadwal pelaksanaan dari sebelumnya Januari 2010 menjadi Maret 2010, artinya penghematan yang semula diperkirakan Rp 3,8 triliun bakal menurun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah kalau harga ICP US$ 100 per barrel atau Pertamax Rp 8.000, pemerintah tetap akan melaksanakan?" ujarnya.

Namun sebagai masyarakat, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini, memprediksi akan terjadi kekagetan tiba-tiba dari sisi pengeluaran untuk konsumsi BBM masyarakat.

Pasalnya, masyarakat yang selama ini hanya membeli premium dengan harga Rp 4.500 per liter, terpaksa mengeluarkan dana Rp 8000 per liter karena harus beralih ke Pertamax.

Anggito juga menyoroti masalah penggunaan dana hasil penghematan dari pembatasan BBM tersebut serta kesiapan migrasi dari mobil plat hitam ke plat kuning
untuk kendaraan UMKM.

"Jangan nanti semuanya sampai dikuningkan, kuningisasi," ujarnya.

Persoalan lain adalah kemungkinan adanya tambahan kebutuhan impor BBM serta perbedaan harga BBM antar wilayah, jika pelaksanaan pembatasan dilakukan bertahap.

Hasil analisis Anggito juga menunjukan perhitungan manfaat akan jauh lebih besar diibandingkan biasanya kebijakan pembatasan BBM. Manfaat yang bisa diperoleh diantaranya kesehatan keuangan Pertamina, konservasi lingkungan, rasionalitas harga BBM  serta penghematan energi.

Sementara dari sisi biaya akan menimbulkan ekspektasi inflasi, investasi pembangunan stasiun  pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan kenaikan harga pengguna subsidi non-BBM.

Namun jika persiapan pembatasan BBM ini dirasakan masih minim, sisi manfaat yang diterima bakal lebih kecil dibandingkan kebijakan pembatasan BBM.

"Tapi kalau persiapan minim maka akan terjadi sebaliknya," pungkasnya.

(nia/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads