.webp)
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR-RI Marzuki Alie pada rapat paripurna DPR-RI pembukaan masa sidang III 2010-2011 di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/1/2011).
"Kekhawatiran ini perlu karena Indonesia masih saja mengimpor minyak 160.000 barel per hari," tegas Marzuki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berkaitan dengan kondisi tersebut, DPR meminta pemerintah untuk dapat memperbaiki kebijakan subsidi agar anggaran negara tetap sehat dan tidak habis hanya untuk subsidi saja.
Marzuki mengatakan, kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi sudah selayaknya dilakukan karena selama ini subsidi BBM masih dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah dan tinggi.
"Dewan mengharapkan ada kesepakatan dengan pemerintah bahwa yang seharusnya mendapat subsidi tentunya masyarakat yang kurang mampu melalui perbaikan kebijakan yang benar-benar dapat dilaksanakan dengan efektif tanpa menimbulkan gejolak," paparnya.
DPR meminta pemerintah dalam melakukan pengaturan penggunaan BBM bersubsidi tidak menimbulkan gejolak ekonomi dan lonjakan inflasi. Dewan mengakui selama ini subsidi BBM dapat dinikmati masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi oleh sebab itu harus tepat guna di mana yang mendapatkan subsidi adalah masyarakat yang kurang mampu.
"Dewan masih menunggu kajian yang dilakukan pemerintah dan PT Pertamina mengenai rencana pengaturan BBM bersubsidi di 2011. Hal ini dimaksudkan agar dapat diantisipasi dampak sosial ekonomi masyarakat dan lonjakan inflasi yang ditimbulkannya, memperhitungkan nilai keekonomian serta memastikan kesiapan berbagai infrastruktur dan efektifitas di lapangan," ujar Marzuki.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah melakukan persiapan sehingga kebijakan pembatasan BBM subsidi yang rencananya dimulai April 2011 ini bisa berjalan dengan baik.
(dru/dnl)
