Tak Mau Kerja Keras, Pemerintah Hanya Andalkan Sumur Minyak Tua

Jakarta - Pemerintah tak mau bekerja keras mencari sumur minyak baru untuk menggenjot produksi minyak nasional. Bahkan di tahun ini, pemerintah masih terus mengandalkan sumur-sumur minyak tua untuk memenuhi target produksi 970 barel per hari (bph).

Hasil rapat soal lifting atau produksi minyak yang dipimpin Wakil Presiden Boediono meminta BP Migas untuk mendorong optimalisasi sumur-sumur minyak tua guna menggenjot produksi.

"BP Migas akan mendorong optimalisasi eksploitasi sumur tua, bisa melalui EOR maupun metode lain untuk mendorong produksi sumur minyak yang saat ini sudah dianggap kering atau setengah kering," kata Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, usai rapat di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/1/2011).

Pada awal rapat dibahas mengenai terjadinya penurunan target minyak di 2010, yang mencapai 954 ribu bph dari target 965 ribu boh. Penurunan itu disebabkan adanya beberapa penghentian produksi yang tidak terencana (unplanned shutdown). Dari total kehilangan kesempatan berproduksi sebesar 24.900 bph, sebesar 14.800 bph di antaranya disebabkan oleh unplanned shutdown tersebut.

"Sebab lainnya karena keterlambatan proyek minyak sebesar 1.900 bph, faktor pembeli atau off taker 4.100 bph yang hilang, faktor kondisi ladang minyak di bawah permukaan (subsurface) 3.600 bph, dan perawatan yang molor dari jadwal 500 bph," kata Yopie.

Selain BP Migas, untuk mendongkrak produksi minyak, Pertamina diminta mengevaluasi wilayah kerja yang masih belum tergarap optimal. Bila tidak feasible lagi, maka wilayah eksplorasi itu diminta dikembalikan ke negara untuk ditawarkan kepada swasta. Pertamina diberi waktu hingga minggu pertama bulan Februari untuk melakukan evaluasi itu.

"ESDM juga akan mendongkrak daya tarik blok baru agar lebih menarik di mata investor, Kendalanya, blok-blok baru masuk ke daerah baru yang belum terpetakan. Kepastian hukum juga masih menjadi kendala termasuk aturan soal azas cabotage karena potensi ladang baru sebagian besar offshore menimbulkan kebutuhan kapal cukup banyak. Perbaikan ini memerlukan koordinasi dengan BP Migas," kata Yopie.

Terkait dengan produksi minyak di Blok Cepu yang masih belum maksimal, pemerintah mendorong agar fasilitas produksi segera dimulai. Saat ini, Blok Cepu baru melakukan produksi awal yang baru tercapai 20 ribu bph dari target 25 ribu bph. Untuk meningkatkan produksi awal tersebut, diperlukan pembangunan pipa untuk offtaker yang rencananya selesai Juni 2011.

Sementara itu, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, tren produksi produksi minyak Indonesia terus menurun sebesar 12% per tahun. Pemerintah perlu mempersiapkan langkah yang sifatnya sangat konsepsional.

"Jangka pendek sudah ditetapkan. Yaitu langkah jangka pendek mengenai konsesi-konsesi minyak yang 'tidur', sebanyak 50 (konsesi) perlu segera diselesaikan, percepatan mengenai Blok Cepu, perlu diselesaikan, itu contohnya," ucap Kuntoro.
(irw/dnl)