Konsumsi Premium dan Solar 'Plat Kuning' Dibatasi Berdasarkan Trayek

Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), berencana untuk membatasi volume penggunaan BBM Bersubsidi untuk kendaraan plat kuning berdasarkan trayeknya.

Demikian disampaikan oleh Dirjen Migas ESDM, Evita Herawati Legowo yang dikutip detikFinance dari situs Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Jakarta (18/1/2011).

"Nantinya, setiap mobil, tergantung trayeknya, akan kita berikan suatu volume (BBM subsidi) tertentu," ujar Evita.

Evita mengatakan, pembatasan konsumsi volume BBM subsidi terhadap plat kuning ini dilaksanakan jika nantinya sistem pengaturan BBM bersubsidi sudah berlancar. Lebih lanjut, ia mencontohkan, untuk trayek Senen-Kampung Melayu, pemerintah akan berusaha menghitung volume BBM yang dibutuhkan oleh tiap-tiap kendaraan plat kuning selama satu bulan.

"Berdasarkan perhitungan tersebut, kendaraan yang bersangkutan akan dijatahi untuk membeli BBM bersubsidi selama sebulan. Jika jatahnya sudah habis, maka kendaraan tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk membeli BBM subsidi sampai nanti mendapatkan jatahnya di bulan berikut," jelas Evita.

"Tapi ini akan diterapkan belakangan. Bulan April kita akan lakukan uji coba dulu," tambahnya.

Untuk menghindari adanya penyelewengan yang kemungkinan dapat dilakukan kendaraan plat kuning terhadap konsumsi BBM subsidi, pemerintah berencana akan menggunakan alat kendali yang disebut dengan nama RFID (Radio Frequency Identification).

"Nantinya, pada kendaraan yang berhak beli BBM subsidi akan dipasang alat yang dapat membaca serta menyimpan data konsumsi BBM subsidi. Begitu juga dengan SPBU, akan dipasang reader yang berfungsi untuk melihat atau mengetahui besaran jatah BBM subsidi melalui cara meng-input jumlah yang telah dibeli dan jatah yang tersedia.

"Kita upayakan teknologi yang terbaik. Di atas kertas, ini (RFID) yang terbaik. Jika nanti uji coba gagal, kita akan menggunakan teknologi yang lain," kata Evita.

Evita mengatakan, sebelumnya pemerintah telah menjajaki penggunaan beberapa teknologi untuk pengaturan BBM bersubsidi seperti smart card, barcode dan RFID.

Namun untuk smart card, mengingat alatnya tidak ditempel di kendaraan, dinilai rawan penyimpangan karena dapat dipindahtangankan. Sementara barcode, alat pendeteksinya memang ditempelkan di kendaraan, namun tidak dapat mencatat jumlah BBM yang telah dipakai beserta sisanya.

Seperti diketahui, berdasarkan keputusan antara komisi VII DPR RI dan pemerintah pada Desember 2010 lalu, telah diputuskan bahwa rencana kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi akan dilaksanakan pada akhir kuartal I-2011. Dengan syarat perlu adanya kajian ulang dari pemerintah sebelum nanti dilaporkan ke komisi VII.

Sejauh ini, pemerintah sudah melaksanakan kajian tersebut dengan melaksanakan sosialisasi-sosialisasi, pembentukan kelompok kerja (Pokja) yang mengacu ke bidang operasional, sosialisasi, regulasi, pengawasan, serta sosial-ekonomi.

Pemerintah juga terus membahas mengenai kajian penggunaan teknologi sebagai alat bantu pengawasan kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi, termasuk rencana untuk menguji cobakan RFID yang kemungkinan akan dicoba April mendatang di beberapa SPBU dan Trayek kendaraan pelat kuning tertentu di Jakarta.

(nrs/dnl)