Pertamina Janji SPBU Jabodetabek Siap Batasi Premium di Akhir Maret

Jakarta - Jelang rencana pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di April 2011, Pertamina menyatakan kesiapan infrastruktur SPBU untuk jual pertamax di Jabodetabek selesai akhir Maret 2011.

Demikian disampaikan oleh Mochammad Harun, selaku VP Corporate Communication PT Pertamina ketika dihubungi detikFinance, Rabu (19/1/2011).

"Untuk kesiapan SPBU, sejauh ini sudah dalam proses terus. Sudah kita siapkan, semoga akhir Maret nanti sudah siap semua," kata Harun.

Harun menjelaskan sampai saat ini sudah banyak SPBU di Jabodetabek yang siap dalam hal infrastruktur untuk menjual Pertamax.

"Kan SPBU di Jabodetabek sudah tinggal sedikit saja persiapannya. Sejauh ini juga belum ada masalah yang berarti, baik itu untuk masalah teknis, semuanya sudah bisa ditangani dan terus diawasi persiapannya," ujarnya.

Selain itu, terkait dengan arahan dari Dirjen Migas ESDM Evita Herawati Legowo yang menyatakan kepada setiap SPBU untuk membuat marka khusus agar dapat membedakan antara konsumen BBM subsidi dan non-subsidi, Harun menanggapi hal tersebut juga sudah diperhitungkan.

"Oh iya, memang nanti idenya akan dipisahkan antara yang konsumen mau membeli BBM subsidi maupun non-subsidi supaya memudahkan mereka dan biar ada keteraturan serta memudahkan pengawasan," kata Harun.

"Kita sudah sosialisasi ke teman-teman di SPBU. Nanti pelaksanaannya akan disiapkan tanda-tanda serta  marka untuk itu. Kan tiap SPBU memiliki posisi masing-masing, jadi biar di SPBU yang mengaturnya," tambah Harun.

Seperti diketahui, berdasarkan keputusan antara Komisi VII DPR RI dan pemerintah pada Desember 2010 lalu, telah diputuskan bahwa rencana kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi akan dilaksanakan pada akhir kuartal I-2011. Dengan syarat perlu adanya kajian ulang dari pemerintah sebelum nanti dilaporkan ke komisi VII.

Sejauh ini, pemerintah sudah melaksanakan kajian tersebut dengan melaksanakan sosialisasi-sosialisasi, pembentukan kelompok kerja (Pokja) yang mengacu ke bidang operasional, sosialisasi, regulasi, pengawasan, serta sosial-ekonomi.

Pemerintah juga terus membahas mengenai kajian penggunaan teknologi sebagai alat bantu pengawasan kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi, termasuk rencana untuk menguji cobakan RFID yang kemungkinan akan dicoba April mendatang di beberapa SPBU dan Trayek kendaraan plat kuning tertentu di Jakarta.

(nrs/dnl)