Demikian disampaikan oleh Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Eri Purnomo Hadi ketika dihubungi detikFinance, Jakarta (20/1/2011).
"Kita sempat sampaikan ke BPH Migas supaya lebih baik operator di SPBU jangan dibebani pengawasan, termasuk memilah-milah yang boleh beli BBM subsidi atau tidak, dan macam-macamnya," jelas Eri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan instruksi dari Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo yang menyampaikan agar SPBU disiapkan untuk membuat jalur pemisah antara konsumen pembeli BBM subsidi dan non-subsidi, Eri mengaku akan segera menyiapkannya.
"Kita siapkan nanti jalurnya, kan sudah ada jalurnya nanti. Yang penting operator SPBU tidak boleh terbebani. Tambahkan dengan petugas tambahan untuk mengawasi itu," kata Eri.
Untuk perkembangan insfrastruktur di SPBU-SPBU, Eri juga memberitahu pihak Hiswana Migas sudah diundang oleh pemerintah terkait pembicaraan mengenai pembatasan BBM subsidi.
"Kemarin kita sudah rapat, diundang Dirjen Migas. Katanya pemerintah mau berkomitmen untuk membantu masalah investasinya untuk infrastruktur. Tapi kita belum tahu, bantuannya dalam bentuk apa konkretnya, baru komitmen saja dari mereka," ujar Eri.
Selain itu Eri juga mengatakan sejauh ini, perkembangan SPBU yang siap jual Pertamax di Jabodetabek terbilang masih sedikit perkembangannya.
"Masih seperti yang kemarin kok, udah ada beberapa yang tambah tapi masih sedikitlah. Mungkin sudah sekitar 80%-lah SPBU yang siap jual Pertamax di Jabodetabek," ucapnya.
(nrs/dnl)











































