Kalangan DPR Desak Insentif untuk Produsen Panas Bumi

Jakarta - Penetapan harga listrik dari energi panas bumi belum menemui titik terang karena pihak terkait yang bertangggung jawab dalam masalah ini, baik Pemerintah, Pengembang dan PLN sebagai pembeli, masih bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing.

Padahal, energi panas bumi menjadi faktor penting dalam mengokohkan ketahanan energi nasional serta mengantisipasi krisis energi di masa datang.

Para pengembang panas bumi yang telah memenangkan tender WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) belum dapat memasuki tahap Power Purchase Agreement, karena PT PLN (Persero) sebagai single buyer belum berniat membeli listrik panas bumi hasil tender tersebut.
 
"Seharusnya PLN bersedia melakukan negosiasi harga dengan produsen untuk menyepakati harga listrik panas bumi, agar program pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan ini bisa segera berjalan. Ini untuk mengantisipasi krisis energi yang sangat membahayakan kehidupan generasi yang akan datang," ujar Anggota DPR dari Komisi VII, Sohibul Iman dalam siaran persnya, Minggu (30/1/2011).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini memperhitungkan, harga panas bumi jauh lebih murah dari BBM. Harga panas bumi sekitar 9 sen dolar per kwh (sementara untuk pembangkit listrik BBM sekitar 12 sen dollar per kwh, dan untuk pembangkit listrik Batu bara dan Gas dibawah 5 sen dollar per kwh). Bandingkan dengan biaya rata rata pembangkitan listrik oleh PLN saat ini yang sekitar 12 sen dolar per kwh.

Harga panas bumi sedikit lebih mahal dari batu bara dan gas. Tapi, menurut Sohibul, perlu batubara dan gas melepaskan gas karbon dioksida, gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Sedangkan panas bumi adalah energi bersih yang tidak melepaskan gas rumah kaca.

Opsi regenosiasi tarif semua WKP hasil tender panas bumi di daerah, sangat berpotensi mengalami kemacetan. Hal ini pernah terjadi sebelumnya dimana PLN mematok tarif listrik dari panas bumi yang sangat jauh dari nilai keekonomian.

Oleh karena itu, Sohibul ini juga mendesak Pemerintah agar segera mengambil langkah langkah untuk menciptakan suasana yang kondusif, termasuk memberikan insentif bagi produsen

(nrl/ndr)