ESDM Tidak Telan Mentah-mentah Kajian Anggito soal Pembatasan Premium

Jakarta - Kementerian ESDM tak akan menelan mentah-mentah hasil kajian Tim Pengawas Khusus yang diketuai Anggito Abimanyu soal pembatasan BBM subsidi yang rencananya dilakukan April 2011.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Migas ESDM Evita Herawati Legowo ketika ditemui di acara 'Kick Off Meeting Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025' di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/2/2011).

"Kita masih tunggu dari laporan Pak Anggito, kita harapkan pertengahan Februari dan Maret sudah ada, jadi ada dua nanti. Mudah-mudahan hasilnya Pak Anggito bisa kita sampaikan ke DPR. Tapi kembali lagi, hasil dari Pak Anggito itu masih mentah, jadi perlu kita pertimbangkan lagi dari anggaran politis dan segi ekonomi saat itu," jelas Evita.

"Tapi kan tidak akan kita telan mentah-mentah. Harus pertimbangkan lagi. Intinya kami sedang lakukan kajian semuanya, saya belum bisa katakan apa-apa karena kajiannya kan belum selesai," tambah Evita.

Evita mengatakan, sejauh ini dirinya belum bisa mengatakan lebih jauh terkait perkembangan rencana kebijakan pembatasan BBM subsidi yang direncanakan pada April 2011 nanti. "Pemerintah belum bisa bilang apa-apa. Sampai kajian dari mereka (Anggito) sudah ada," tuturnya.

Namun yang jelas, kajian dari tim yang diketuai Anggito tersebut akan dikaji dan ditimbang lagi oleh pemerintah.
 
"Jadi, nanti, apa yang dilakukan oleh Pak Anggito (Ketua Tim Pengawas Khusus Pembatasan BBM Bersubsidi) adalah dia sedang melakukan uji coba dan macam-macam, kalau sudah ada nanti dikembalikan kepada Pemerintah dan oleh kita akan dikaji serta ditimbang kembali terlebih dahulu," lanjutnya.

"Kalau mereka (Tim Khusus) kan selalu melihatnya dari sisi akademisi. Sedangkan, kita pemerintah memiliki pertimbangan dari sisi segi ekonomi, politik, anggaran, dan sebagainya," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah berencana melaksanakan kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi pada April 2011 nanti. Dengan syarat perlu ada kajian ulang dari pemerintah sebelum disetujui oleh Komisi VII DPR RI.

Dalam rangka melaksanakan kajian ulang tersebut, sejauh ini pemerintah terus melakukan sosialisasi serta koordinasi antar pihak pemerintah dengan membentuk beberapa kelompok kerja.

Untuk mendapatkan kajian yang komprehensif, pemerintah juga membentuk tim khusus pengawasan BBM bersubsidi yang terdiri dari tiga universitas, yakni UI, UGM, dan ITB. Tim khusus tersebut akan mengkaji dari segala aspek dan diketuai oleh Anggito Abimanyu.

(nrs/dnl)