.webp)
Demikian disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya W Yudha ketika ditemui di Panja Konversi Mitan-Elpiji di ruang Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta (9/2/2011).
“Ini mungkin sekali. Dari kajian akademik yang nantinya akan diberikan pemerintah, kita akan melihat psikologi dari masyarakat. Pertama terhadap kasus-kasus yang berkembang di indonesia,” kata Satya.
Satya menambahkan, DPR masih akan melihat opsi-opsi yang diajukan pemerintah dapat berlangsung dengan baik atau tidak. “Karena kan, belum tentu opsi yang diajukan pemerintah tidak ada dampaknya pada sosial,” tambahnya.
“Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Seperti mungkinkah Pertamax akan disubsidi, mengingat harga minyak dunia yang sedang naik, kan bisa repot nantinya kalau misalnya pemerintah tidak mengajukan ke situ. Orang kelas menengah juga bisa resah nanti,” ucap Satya.
“Kita pun tidak menganggap bahwa 1 April itu adalah deadline. Di mata DPR (Komisi VII), 1 April adalah waktu kita memutuskan ya atau tidak. Jadi bukan berarti 1 April pasti iya,” katany.
Satya mengakui, kebijakan pemerintah untuk lakukan ‘tepat sasaran’ melalui pembatasan BBM bersubsidi itu baik. Sehingga jika 1 april tidak tercapai persiapan serta kajiannya, bukan berarti tidak tercapai seterusnya.
“Bagaimana caranya, supaya pengendalian itu dilakukan dengan resiko sosial yang sangat minim. Kenaikan harga minyak telah merubah peta semua kebijakan. Harga minyak sekarang bisa lewat seratus bahkan lebih. Kita kan belum tahu sampai kapan masalah di Timur Tengah berlanjut,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Evita Herawati Legowo mengatakan, sampai sekarang pihak pemerintah terus menyiapkan rencana kebijakan ini sampai nantinya ditentukan oleh pihak Komisi VII apakah disetujui atau tidak.
“Kita masih lakukan kajian terus kok. Sekarang masih dilakukan pengkajian oleh Pak Anggito bersama timnya,” katanya.
Terkait belum adanya kesiapan optimal dari pihak Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi) untuk mempersiapkan SPBU yang jual Pertamax di wilayah Jabodetabek, Evita mengatakan bahwa pihaknya pun sedang mencarikan dana demi membantu SPBU yang belum siap sediakan Pertamax.
“Kita sekarang sedangkan carikan anggarannya dari mana. Jadi sebetulnya bisa cepat nanti kalau sudah ada pinjaman. Mungkin bisa dari Perbankan dengan bunga yang murah,” jelasnya.
“Intinya, kita belum tahu persisnya, yang pasti nanti DPR dan Pemerintah yang memutuskan. Kan kita harus hadap ke sini lagi (DPR Komisi VII) pada awal Maret nanti,” lanjut Evita.
(nrs/ang)
