Kalau Tak Siap, Pembatasan Premium Bakal Diundur

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan, pelaksanaan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang rencananya dilakukan mulai April 2011 bisa saja diundur apabila persiapan belum mantap. Pembatasan BBM subsidi ini tak boleh dipaksakan pelaksanaannya.

Demikian disampaikan oleh Hatta saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (14/2/2011).

"Kalau studinya dikatakan, misalnya, dari sisi kesiapan masih membutuhkan waktu, kenapa harus dipaksakan?," katanya.

Hatta menyampaikan untuk melaksanakan kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara cerdas dan tidak boleh terburu-buru.

"Kita harus cerdas untuk melakukan kebaikan ekonomi kita. Untuk menuju ke situ, semuanya harus siap dan tidak boleh dipaksakan. Saya juga tidak mau pemerintah dikatakan plin-plan kalau ternyata nanti diundur," tegasnya.

"Saya kan juga sudah sampaikan beberapa kali, niat kita kan itu agar sasaran subsidi BBM tepat, mengurangi kebocoran subsidi, mengurangi adanya salah sasaran, maka itu kita harus memberikan yang berhak mendapatkan subsidi secara penuh. Untuk yang tidak berhak janganlah," ucapnya.

Sampai sejauh ini pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) masih terus mengkaji kesiapan jelang pelaksanaan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut.

"Maret nanti kan Menteri ESDM (Darwin Zahedy Saleh) akan presentasi dengan Komisi VII DPR RI, saya belum lihat hasilnya. Kalau dilihat secara logikanya kan, pembatasan itu adalah alternatif yang baik, asal antisipasi persiapannya harus siap dulu, pembangunan infrastrukturnya harus selesai, dan pengawasannya juga," jelas Hatta.

Seperti diketahui, pada April nanti pemerintah berencana untuk melaksanakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di Jabodetabek.

Nantinya jika pembatasan tersebut disetujui oleh komisi VII DPR RI, maka semua kendaraan roda empat berpelat hitam akan dilarang mengkonsumsi BBM bersubsidi di samping kendaraan roda dua, roda tiga, angkutan umum, serta angkutan untuk kepentingan umum yang masih diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.

(nrs/dnl)