Jelang Pembatasan Premium, Persiapan Pemerintah Belum Matang

Jakarta - Menjelang pembatasan BBM subsidi April 2011, pemerintah masih belum menunjukkan soal mekanisme yang jelas soal implementasi kebijakan tersebut.

Dirjen Migas Evita Herawati Legowo menyampaikan, saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian soal mekanisme yang akan digunakan.

Pemerintah terlihat belum siap untuk melaksanakan kebijakan ini, yang terlihat dari ujicoba pembatasan konsumsi BBM subsidi untuk Angkot M-01 mulai hari ini. Pihak SPBU yang ditunjuk sebagai pelaksana aturan ini belum mengetahui mekanisme ujicoba pembatasan BBM subsidi tersebut.

"Dari Pertamina belum ada arahan. Rencana kita sudah tahu, tapi mekanismenya belum. Kita belum tahu stikernya seperti apa. Jadi sampai sekarang belum dapat kabar dari pemerintah," kata Sutrisna ketika ditemui di SPBU 34 Matraman, Rabu (23/2/2011).

Ketika dikonfirmasi ke pihak Pertamina, VP Corporate Communication Pertamina M. Harun mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah. Sehingga belum melakukan sosialisasi ke SPBU.

"Kita menunggu keputusan dari pemerintah saja. Kan untuk mekanisme pastinya ada di pemerintah, kalau sudah ada nanti pihak Pertamina baru bisa menjalankannya dan disosialisasikan segera," kata Harun kepada detikFinance.

"Lagipula, mungkin, uji coba pemasangan stiker ini dilakukan untuk mencari sampelnya terlebih dahulu," tambah Harun.

Meskipun belum ada persiapan yang jelas, Evita mengatakan pemerintah yakin kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi ini akan tetap berlaku April. Meskipun masih tergantung keputusan DPR.

Seperti diketahui, pemerintah sejauh ini berniat melakukan kebijakan membatasi BBM bersubsidi. Hal tersebut, menurut pemerintah, dilakukan supaya dapat terjadi tepat sasaran bagi para masyarakat yang memang berhak mendapatkannya. Karena sejauh ini masih banyak konsumen yang dikatakan mampu, namun masih mengkonsumsi BBM.

Hari ini, dengan dilakukannya uji coba pembatasan BBM bersubsidi pada sejumlah mikrolet, diharapkan dapat mengatur berbagai hal, antara lain mengidentifikasi kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi karena disinyalir ada sejumlah kendaraan pelat kuning tidak berizin alias ‘bodong’.

Selain itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso menambahkan, pengaturan BBM bersubsidi memberi pelajaran kepada angkutan umum agar memberikan pelayanan yang baik serta menaati aturan yang ada.

Selain itu, juga diharapkan nantinya dapat melatih para petugas SPBU agar terbiasa melakukan tugasnya sehingga tidak ada kendala di lapangan jika aturan ini diberlakukan secara resmi nantinya.

Pembatasan konsumsi BBM subsidi akan mulai dilakukan April 2011 di Jabodetabek. Mobil plat hitam dan merah akan dilarang pakai premium atau solar.

Evita mengklaim sampai saat ini sudah 85% SPBU di Jabodetabek yang siap menerapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut.

(nrs/dnl)