Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2011).
"Kalau dari kajian itu terlihat pembatasan BBM kurang efektif atau kurang bermanfaat dibandingkan adanya penyesuaian mungkin saja ada penundaan, tapi yang penting efektif," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika memang pada akhirnya rencana pembatasan BBM bersubsidi ini diputuskan DPR ditunda, maka pemerintah sudah punya opsi-opsi lain yang bisa diterapkan. Namun tetap, tidak ada rencana menaikkan harga BBM di opsi-opsi tersebut.
"Kita (pemerintah) sudah bikin simulasi, memang ada aksi alternatif yang lain. Kita harapkan harga minyak yang masih naik-turun ini bisa tidak terus di atas, tapi kembali normal ke US$ 80 per barel," kata Agus.
Seperti diketahui, di April nanti kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi akan dilakukan di Jabodetabek. Mobil plat hitam dan merah dilarang mengkonsumsi premium lagi.
Namun sampai saat ini pemerintah belum memiliki mekanisme penerapan kebijakan tersebut.
Bahkan ujicoba pembatasan konsumsi BBM subsidi untuk Angkot M-01 terkesan tak terencana. Karena lima SPBU pelaksana kebijakan ini ternyata belum mendapatkan arahan soal mekanisme pembatasan konsumsinya.
(dnl/dnl)











































