Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Ditundanya kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi dari rencana awal di April 2011 membuat pemerintah cari jalan lain. Salah satu opsinya adalah menaikkan harga BBM subsidi.

Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan, kebijakan ini harus dikaji dulu melihat data rata-rata harga minyak dunia yang terjadi dalam 12 bulan terakhir.

"Itu (kenaikan harga BBM subsidi) jadi salah satu opsi. Tapi akan kita lihat dulu apakah itu baik atau tidak. Aturannya adalah bagaimana evaluasi 12 bulan terakhir, jadi tak segampang itu," jelas Evita saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (28/2/2011).

Seperti diketahui, menurut Menteri ESDM Darwin Saleh, harga minyak Indonesia (Indonsia Crude Price/ICP) saat ini menyentuh US$ 111,36 per barel. Namun rata-rata ICP  dalam setahun ini masih US$ 83 per barel sudah di atas asumsi perhitungan APBN 2011 yang sebesar US$ 80 per barel.

Evita mengatakan, jika kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi ditunda, pemerintah akan mengupayakan berbagai hal lain untuk menekan konsumsi BBM subsidi.

"Kita kampanye secara besar-besaran bahwa BBM ada khasnya untuk bahan bakarnya. Seperti untuk premium itu kurang baik digunakan untuk kendaraan biasa terutama produksi 1999 ke atas. Itu membutuhkan oktan number 91," tegas Evita.

Seperti diketahui, rencananya mulai April 2011 kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi akan dilakukan di Jabodetabek. Mobil plat hitam dan merah akan dilarang menggunakan premium dan solar.

Namun Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kebijakan ini mungkin ditunda karena kenaikan harga minyak yang tinggi dapat mendorong inflasi, serta ketidaksiapan infrastruktur untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah mengatakan pemerintah tak mau menaikkan harga BBM subsidi meskipun pembatasan konsumsi ditunda.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan kenaikan harga BBM subsidi yaitu premium dan solar dinilai jadi opsi paling efektif mengurangi dana subsidi, setelah pembatasan konsumsi ditunda.

Jika premium dan solar dinaikkan Rp 500/liter, pemerintah bisa hemat hingga Rp 19 triliun. Saat ini harga premium dan solar masih dibanderol Rp 4.500 per liter.

Pemerintah terlambat meningkatkan produksi minyak dalam negeri, dan kebijakan tersebut tak bisa secara instan terlaksana dalam satu tahun ini.

"Opsi yang tersedia, relatif realistis dan efektif untuk mengurangi subsidi sebenarnya hanya tinggal menaikkan harga BBM secara terbatas saja sudah cukup sebenarnya," tukas Pri Agung. (dnl/qom)