BBM Subsidi Bocor, Pemerintah Awasi Perusahaan Tambang

Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengawasi ketat bocornya penggunaan BBM subsidi. Salah satunya mengawasi perusahaan tambang 'nakal'.

Demikian disampaikan oleh Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono ketika ditemui di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta (28/2/2011).

"Saya belum bisa katakan di mana saja daerah tersebut, namun yang jelas kami punya perhatian khusus di daerah yang berdekatan dengan industri pertambangan. Nah di situlah kami dengan Pemda setempat melakukan upaya dalam hal pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat," jelas Tubagus.

Padahal seharusnya operasional pertambangan ini menggunakan BBM untuk industri yang harganya berbeda dan tidak disubsidi.

Tubagus juga mengatakan, terkait masih adanya kelangkaan pasokan BBM subsidi dan juga beberapa penyelewengan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, pihaknya terus berusaha melakukan penyisiran di beberapa wilayah.

Menurutnya, kelangkaan stok BBM subsidi terjadi karena infrastruktur yang belum baik, khususnya di daerah terpencil. Ini membuat harga BBM di beberapa daerah tinggi karena ongkos transportasi mahal.

"Namun sejak 2009 itu sudah tidak berlaku lagi dan harus diberlakukan penyamarataan harga. Kalau misalnya ada harga yang di luar itu, bisa dipastikan itu pasar gelap, bukan resmi. Itu jelas sekali secara undang-undang tidak dibenarkan. Ini yang menjadi tanggungn kami dan harus kerjasama untuk tertibkan. Kami juga terus melakukan penyisiran di beberapa daerah," tutur Tubagus.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh VP Corporate Communication Pertamina, Mochammad Harun yang mengatakan bahwa kondisi kelangkaan BBM subsidi kerap kali terjadi di wilayah di beberapa wilayah seperti di beberapa kota di Kalimantan.

Hal tersebut pun tak ada tindakan tegas dari petugas hukum. Bahkan tak hanya pedagang eceran, mobil-mobil penambang pun juga menyedot habis BBM subsidi.

"Jadi masyarakat yang harus mengubah perilaku. BBM di Kalimantan sering di-rush dan diserbu. Kita selalu menyuplai sesuai dengan kuota yang ada. Namun karena sering di-rush, maka jam 12.00 siang SPBU di sana sudah tutup karena stok habis. Dan malam-malamnya para pedagang eceran memanfaatkan langkanya BBM," tegas Harun.

Harun menilai, di wilayah Kalimantan, mobil operasional penambang yang seharusnya menggunakan BBM industri malah ikut-ikutan antre di SPBU.

"Banyak penambang-penambang yang ikut antre, tapi mereka tak tersentuh hukum. Karena itu saya meminta keras kepada Pemda dan Polda untuk menindaknya," tukasnya.

(nrs/dnl)