Anggito Yakin Pembatasan BBM Bisa Terlaksana April

Jakarta - Ketua Tim Pengkaji Akademis dampak kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi Anggito Abimanyu, merasa yakin pembatasan konsumsi BBM subsidi bisa dilakukan April. Apa alasannya?

Memang pemikiran Anggito berbeda dengan pemerintah, menurut Anggito pembatasan BBM subsidi di April tak akan mendorong laju inflasi.

"April itu bulan deflasi. Saya rasa sudah cukup matang dan saya bisa mentestimoni karena saya mengkaji sendiri dan saya melihat sendiri kesiapan di tingkat kebijakan maupun di tingkat lapangan," kata Anggito saat ditemui di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Nanti malam, Anggito bersama anggota timnya akan bertemu untuk menyimpulkan rekomendasi yang akan disampaikan Senin (7/3/2011) kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa atau Menteri ESDM Darwin Saleh.

"Saya sih optimis ya sejauh ini. Pembatasan konsumsi BBM subsidi tetap harus jalan gitu karena ini kesempatan kita untuk melakukan perbaikan, dari pola subsidinya sekaligus momentum untuk mengurangi disparitas," tutur Anggito.

Memang, menurut Anggito pemerintah harus berani untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil sehingga anggaran subsidi tidak habis terbakar dan salah sasaran. "Jadi pemerintah sebaiknya menerima rekomendasinya," imbuhnya.

Potensi inflasi akibat pembatasan konsumsi BBM subsidi ini menurut Anggito tidak signifikan. Namun yang paling penting, transportasi umum dilindungi sehingga tarifnya tidak naik.

"Saya kira Bank Indonesia tidak perlu menyampaikan prediksi-prediksi inflasi lah," tegas Anggito.

Sedikit bocoran rekomendasinya, Anggito mengatakan pembatasan konsumsi BBM subsidi ini akan dilakukan hingga 2013 di seluruh Indonesia. Pada April nanti hanya di Jabodetabek, mobil plat hitam dan merah tak lagi bisa menggunakan solar atau premium.

Jika diundur, Anggito menyiapkan rekomendasi tambahan ke pemerintah untuk dilakukan pada Juli 2011.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya mengatakan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi ini ditunda karena harga minyak yang tinggi dikhawatirkan mendorong inflasi tinggi dengan kebijakan tersebut.
(dnl/qom)