Jaga Harga Pertamax Rp 8.000, Pemerintah Butuh Rp 600 Miliar

Jakarta - Ketua Tim Kajian Pembatasan BBM subsidi Anggito Abimanyu menyarankan pemerintah untuk menjaga harga pertamax di Rp 8.000 per liter. Untuk itu pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 600 miliar.

Dikatakan Anggito, tingginya harga minyak dunia saat ini mengakibatkan Pertamina harus menaikkan harga pertamax, sehingga konsumen mulai beralih kembali ke premium yang perbedaan harganya jauh lebih murah.

"Makanya kalau mau model ke pertamax harus ada batas atas, ada capping (batas) sementara. Tapi meskipun itu tidak mudah, kita mengembalikan rezim pertamax ke pengaturan subsidi yang dilakukan itu semua akan masuk dalam perhitungan manfaat biaya lalu kita nanti akan sampaikan apa yang perlu dilakukan untuk jangka panjang itu seperti apa," ujar Anggito saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (7/3/2011).

Anggito mengatakan, jika harga pertamax mencapai Rp 9.000 per liter, maka akan ada tambahan dana Rp 600 miliar yang dibutuhkan untuk menjaga harga pertamax tetap di level Rp 8.000 per liter.

"Dari harga sekarang saja, Rp 9.000 dikurang Rp 8.000 ada seribu dikali 600 ribu (kiloliter) sekitar Rp 600 miliar," ungkapnya.

Anggito yakin dengan subsidi terhadap pertamax tidak melanggar aturan yang berlaku. Padahal, Pertamina sempat menyebutkan untuk harga pertamax akan dilepas ke harga yang berlaku di pasar.

"Pertama tidak ada ketentuan yang mengatakan pertamax tidak boleh disubsidi, dan subsidi itu kan sementara. Karena kalau tidak akan terjadi drop out juga, orang pindah ke pertamax juga, jadi harus dihitung pada harga berapa konsumen bisa membayar. Kalau tidak percuma juga. Kalau Rp 9.000 masih menjual premium, kendaraan-kendaraan pribadi akan lari ke premium, malah nanti terjadi konflik," pungkasnya.

(nia/dnl)