Daerah 'Haus' Jatah Kuota BBM Subsidi

Daerah 'Haus' Jatah Kuota BBM Subsidi

- detikFinance
Senin, 07 Mar 2011 16:13 WIB
Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)  menyatakan di banyak daerah ada kecenderungan kekurangan jatah kuota BBM  Hal ini ditandai masih adanya beberapa kelangkaan  di daerah atas kebutuhan pasokan BBM.

Demikian disampaikan oleh Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono ketika  ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Senin  (7/3/2011).

“Memang ada kecenderungan seperti itu di beberapa daerah yang mengatakan  alokasi di sana masih kurang,” katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tubagus menambahkan kekurangan pasokan BBM tersebut perlu diverifikasi  terlebih dahulu. Termasuk jika terjadi indikasi penyalahgunaan pihaknya juga akan melakukan tindakan.

“Kalau memang jumlahnya kurang kita akan verifikasi,  dan jika memang kurang kami akan mempertimbangkan untuk menambah jumlah  kuotanya,” jelasnya.

Tubagus mengatakan bahwa banyak beberapa daerah yang meminta penambahan  kuota BBM, namun dirinya enggan mengatakan mana-mana saja yang masih
membutuhkan. Untuk kekurangan pasokan BBM yang terjadi di Pekanbaru, lanjut Tubagus,  masalah itu sudah dijelaskan oleh  pihak Pertamina.

“Saya juga ingin sampaikan, bahwa ketika membuat prognosa kendaraan yang  sebesar 6% sampai 6,5% ternyata realisasainya lebih. Kalau kita hitung, untuk
sepeda motor saja 40% mengkonsumsi premium. Itu angka yang signifikan.  Jadi wajar jika kenaikan konsumsi Premium pun besar, sekarang kita
semakin mudah membeli motor dan juga antara harga BBM di SPBU dan eceran  APMS (Agen Premiun dan Minyak Solar) sudah disamakan. Sehingga ini makin mendorong permintaan,” tutur  Tubagus.

Ia menambahkan mengenai peningkatan kuota, dirinya  belum berani membandingkannya. Jika dilihat dari tahun kemarin tercatat kenaikan 2,5% meskipun hal itu tidak bisa dipukul rata.

"Buktinya, dari Januari sampai Februari  kemarin (2011), permintaan menurun. Hal tersebut dimungkinkan ada pergeseran di  masyarakat bahwa mereka merasa ada pilihan untuk pindah ke BBM  Non-subsidi,” tambah Tubagus.

(nrs/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads