Menaikkan Harga BBM Rp 500 Paling Realistis

Jakarta - Menaikkan harga BBM Rp 500 per liter dinilai merupakan opsi yang paling realistis untuk menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia saat ini. Untuk opsi menahan harga pertamax Rp 8.000 justru dinilai langkah mundur karena berarti mengeluarkan subsidi.

"Yang paling realistis yang pertama," ujar  Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto ketika dihubungi detikFinance, Selasa (8/3/2011).

Pernyataan tersebut disampaikan Pri Agung menanggapi 3 opsi pembatasan konsumsi BBM yang disampaikan Ketua Tim Pengkaji Akademis dampak kebijakan pembatasan BBM subsidi Anggito Abimanyu. Ketiga opsi tersebut adalah:

1. Kenaikan harga premium Rp 500 per liter, kemudian angkot diberikan semacam cash back atau kembalian, sehingga tarifnya tidak naik. Itu berarti kendaraan bermotor maupun mobil pribadi harus membayar biaya tambahan termasuk kendaraan umum. Namun untuk angkutan umum ada cash back.
2. Harga pertamax dijaga di level tertentu. Berdasarkan survei atas kemampuan daya beli masyarakat, paling feasible Rp 8.000 per liter. Perpindahan kendaraan pribadi dari premium ke pertamax dilakukan supaya terjadi pengurangan konsumsi sekitar 3 juta KL pindah ke pertamax.
3. Melakukan penjatahan konsumsi premium dengan sistem kendali. Itu berlaku tidak hanya kendaraan umum tapi juga kendaraan pribadi.

Untuk opsi kedua, Pri Agung menilainya sebagai langkah mundur karena berarti memberikan subsidi untuk jenis pertamax yang justru selama ini merupakan BBM non subsidi dan ditujukan untuk kalangan menengah ke atas. Berdasarkan kajian dari Tim, untuk menahan harga pertamax tetap Rp 8.000, dibutuhkan subsidi sekitar Rp 600 miliar.

"Yang kedua itu langkah mundur. Itu kan sama saja kayak subsidi pertamax. Kita ingin keluar dari masalah subsidi BBM kok malah nambah subsidi lagi. Sesuatu yang tidak disubsidi malah disubsidi, tidak bisa seperti itu," tegasnya.

Sedangkan opsi ketiga, menurut Pri Agung justru rumit pelaksanaannya dan tidak ada jaminan bisa berjalan dengan baik. "Yang ketiga sama ribetnya kayak sekarang," ujarnya.

Pri Agung menjelaskan, pemerintah sebaiknya tegas jika memang ingin untuk mematok harga pertamax maksimal Rp 8.000 per liter untuk mencegah masyarakat balik mengkonsumsi premium.
Namun syaratnya, tidak boleh ada subsidi untuk pertamax karena jika disubsidi, akan menimbulkan komplikasi baru jika harga akan dinaikkan seperti dalam kasus harga premium.

"Menurut saya, harga pertamax yang tidak disubsidi jangan diotak-atik. Nanti repot lagi kalau sudah disubsidi pertamax, kemudian ketika ingin dinaikkan malah timbul resistensi di masyarakat," tambahnya.

Pri Agung menilai opsi pertama adalah yang paling baik dan realistis digarap. Kenaikan harga premium bisa berkisar antara Rp 500-Rp 1.000 per liternya.

"Cashback itu bagus (opsi 1), itu saja digarap, fokus dan dijalankan. Dan (kenaikannya) tidak harus Rp 500, bisa sampai Rp 500-1.000, tergantung dari perubahan asumsi APBN, baru setelah itu bisa ketahuan berapa kebutuhan kenaikannya," tambah Pri Agung.
(qom/dnl)