RI Berpotensi Jadi 'Arab Saudi' Bahan Bakar Nabati

Jakarta - Indonesia berpotensi menjadi 'Arab Saudi' nya produksi bahan bakar nabati (BBN). Dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, Indonesia sangat berpotensi menjadi salah satu penghasil BBN terbesar di dunia, layaknya Arab Saudi yang kini merupakan penghasil minyak mentah terbesar dunia.

Demikian disampaikan oleh Paulus Tjakrawan, selaku Sekjen dari Asosiasi Produsen Biofuell Indonesia (Aprobi) ketika dihubungi detikFinance, Jakarta (9/3/2011).

"Potensi kita untuk bahan bakar nabati itu besar. Kita bisa jadi ‘Arab Saudi’-nya bahan bakar nabati kalau kita mau mengembangkannya," katanya.

Paulus menilai, jika ingin mengembangkan sendiri energi di luar fosil, dibutuhkan konsistensi dan keseriusan. Apalagi memang harga BBN ini tidak lebih murah ketimbang bahan bakar fosil itu sendiri.

"Bahan bakar non fosil memang lebih tinggi harganya daripada bahan bakar fosil. Tapi sekarang tergantung kemampuan pemerintah, mau impor apa produksi sendiri? Kalau mau berbicara di sisi ketahanan energi, penambahan tenaga kerja dan sebagainya, seharusnya bisa diproduksi sendiri melalui bahan bakar nabati," ucap Paulus.

"Harus serius kalau mau mengembangkan energi alternatif ini. Kalau tidak mau ya stop aja. Kita beli saja terus dari luar negeri, jadinya impor akan semakin besar, dan akhirnya untuk Indonesia akan jadi tidak bagus kan," tambahnya.

Mengenai keputusan pemerintah yang sekarang memberikan subsidi Rp 2000 per liter untuk BBN sebagai keputusan yang baik. Namun menurut Paulus, subsidi itu sudah seharusnya ditinjau ulang karena sudah ditetapkan sejak setahun lalu.
 
"Kalau sekarang sudah bagus, sudah diberikan subsidi. Tapi kan ada harga index, misalnya yang dibeli oleh Pertamina untuk yng disubsidi. Nah tentunya index harga tersebut haru ditinjau kembali, kan harga indeksnya sudah lama, sudah setahun, jadi perlu dilihat apakah masih bagus atau tidak kan perlu direview," lanjutnya.

Dia kemudian mengatakan, harga rata-rata subsidinya berkisar  dan perlu ditinjau karena sudah setahun lamanya. Dia juga menyampaikan, bahwa review harga tersebut sedang dilakukan pemerintah saat ini.

Pemerintah juga harus tegas dalam menegakkan aturan penggunaan BBN bagi industri sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 32 tahun 2008. Dalam ketentuan tersebut sudah ditegaskan, industri harus memakai BBN sekian persen dari total penggunaan BBM-nya.
 
"Sekarang, untuk yang non subsidi, seperti untuk industri atau PLN, itu harus dilaksanakan sesuai seperti yang ada di Permen 32/2008 itu. Kan ada di situ yang bilang tiap tahunnya ada pemakaiannya berapa persen, dan kemudian di tahun berikutnya berapa persen, itu saja dulu yang perlu dilihat, sampai sekarang belum terlaksana itu," kata Paulus.

Secara pasokan dan kualitas BBN di Indonesia, Paulus melihat tidak ada masalah. Hanya saja masih dibutuhkan beberapa pengembangan yang menyangkut aspek infrastruktur, fasilitas, dan semacamnya.

"Kan yang ada selama ini, tidak selalu pabrik biodesel misalnya, dekat dengan depo Pertamina. Kalau terlalu jauh kan nanti ada biaya transpornya dan segala macam, nah itu siapa yang mau bayar? Itu butuh waktu kan. Jadi perlu pengembangan bertahap, kalau di Jawa sudah bisa, sekarang Sumatera yang mulai tahun ini," ucapnya.

Paulus menegaskan lagi kebutuhan pengembangan dan keseriusan dari pemerintah untuk bahan bakar nabati tersebut. Walaupun pengembangannya belum terbilang murah, namun potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar.

"Jadi, sebaiknya pemerintah harus konsisten dengan itu. Memang saat ini lebih mahal, tapi kadang-kadang bisa lebih murah. Namanya juga dua komoditi yang berbeda, yang satu diambil dari dalam bumi (bahan bakar fosil) dan yang satu lagi harus menanam tiap tahun baru diambil (bahan bakar nabati)," jelas Paulus.

(nrs/qom)