Menteri ESDM: Jangan Berlagak Miskin Biar Bisa Pakai Premium

Jakarta - Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat yang mampu untuk sadar mendukung pengiritan dana subsidi khususnya BBM. Orang mampu dan kaya yang bisa membeli BBM non subsidi harusnya tak berlagak miskin dan masih menggunakan premium.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, Kamis (10/3/2011).

"Kita tidak bisa menutup mata, bahwa konsumen yang spesifikasi mobilnya itu pertamax adalah orang mampu. Mereka ini janganlah berlagak tidak mampu, jangan begitu, jangan berlagak tidak mampu. Kenapa? karena yang dikorbankan itu adalah bagian dari dana APBN yang semestinya dapat dipergunakan untuk program pro rakyat, buat Jamkesmas, buat mendirikan sekolah dan lain sebagainya itu digelontorkan lagi buat nambah kuota," ujar Darwin.

Dikatakan Darwin, pemerintah berencana untuk melakukan pengaturan ulang BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan volume sesuai dengan yang sudah ditetapkan bersama DPR. Tanpa pengaturan ulang, BBM bersubsidi selain tidak tepat sasaran dipastikan akan melebihi kuota yang pada akhirnya kembali membebani keuangan negara.

Menurut Darwin, subsidi BBM hingga saat ini belum memnuhi azas keadilan karena saat ini sebesar 77% dinikmati oleh 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi.

"Sementara kelompok 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%," ujarnya.

Berdasarkan data tersebut, lanjut Darwin, sudah saatnya pengaturan ulang dilakukan sehingga subsidi dapat dialihkan untuk program-program lain yang lebih pro rakyat dan lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di 2010, distribusi BBM bersubsidi melebihi kuota yang sudah ditetapkan bersama DPR sehingga pemerintah meminta penambahan kuota BBM Bersubsidi sebesar 1,87 Juta kiloliter (KL).

Dengan penambahan sebesar 1,87 juta KL tersebut maka konsumsi BBM bersubsidi meningkat menjadi 38.379.501 KL.

"Agar tidak mengulang kejadian yang sama, pemerintah berencana untuk melakukan pengaturan ulang BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan volumenya tidak melebihi kuota yang sudah ditentukan," tukas Darwin.

(dnl/qom)