Produsen, PLN dan Pertamina Belum Ada Titik Temu Soal Biofuel

Jakarta - Pemerintah berencana memberikan titik temu terkait permasalahan pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) atau biofuel yang sejauh ini masih belum  jelas.

Demikian disampaikan oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Luluk Sumiarso di diskusi mengenai Renewable Energy di Graha Niaga, Jakarta, Selasa (15/3/2011).

"Kami mengundang Pertamina, PLN, Aprobi (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), dan juga yang pelaku non anggota Aprobi kita undang," kata Luluk.

Dirinya menyampaikan, bahwa kementerian ESDM akan mengatur terkait tata niaga dan keteknikan dalam hal BBN tersebut. Tata niaga itu menyangkut wilayah usaha, menyangkut harga, ijin, dan ketentuan soal perselisihan (dispute) terhadap pelaku yang terlibat dalam pengembangan biofuel.

"Saya juga dapat keluhan dari PLN tentang adanya kerak-kerak dari biofuel tersebut, maka itu kami berusaha menengahi dan memfasilitasi," terang Luluk.

Dikatakannya sejauh ini ada masalah pasokan biofuel domestik yang masih terjadi. Jika pasokan domestik sudah jelas langkah ekspor bisa dilakukan.

"Kemarin kan banyak yang belum ketemu, ada bahan bakarnya tapi tidak ada pengguna, ada pabriknya tapi tidak ada bahan bakunya, ada bahan bakunya tapi tidak ada pabriknya, itu karena berbeda tempat ya," jelasnya.

Ia menambahkan dari sisi regulasi, pemerintah kata Luluk saat ini sudah ada peraturan menteri ESDM tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati. Hingga saat ini ketentuan tersebuat masih berlaku.

"Sekarang sedang disiapkan supaya tidak meng-cover bahan bakar nabati cair saja, padahal masih ada yang bersifat gas, dan juga padat," jelasnya.

(nrs/hen)