Pertamina Minta Pajak Pertamax Dihapus Biar Lebih Murah

Jakarta - PT Pertamina (Persero) meminta kepada pemerintah untuk menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pertamax dan pertamax plus. Sehingga harganya bisa ditekan lebih murah.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2011).

"Kami juga sudah punya proposal yang ingin diberikan kepada pemerintah supaya tidak ada peralihan konsumen dari pertamax ke premium, kami ingin supaya ada peninjauan kembali kepada pertamax supaya ada bentuk insentif seperti misalnya peninjauan terhadap PPN 10% atas pertamax," tutur Karen.

Karen mengatakan, mahalnya harga pertamax yang mencapai Rp 8.700/liter ini bakal menyebabkan munculnya kecenderungan konsumen kembali beralih ke premium.

"Dengan adanya kenaikan harga minyak mentah, hal ini berpengaruh kepada harga jual BBM non subsidi sehingga konsumen yang saat ini sudah mengkonsumsi BBM non subsidi cenderung sebagian kembali menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga diperkirakan dengan kuota (BBM) yang saat ini diberikan pemerintah tidak akan mencukupi," kata Karen.

Menurut Karen, sampai saat ini program pengaturan konsumsi BBM subsidi yang direncanakan pemerintah belum ada titik terang kapan akan dilaksanakan. Untuk menghindarinya kekosongan akibat terbatasnya kuota, diharapkan pemerintah membantu mengkomunikasikan kendala yang dihadapi kepada pemerintah daerah.

Selain itu, Pertamina juga meminta adanya perubahan besara alpha BBM yang disesuaikan dengan besaran harga minyak sehingga bisa meningkatkan penerimaan Pertamina.

Sebab, saat ini penerimaan rata-rata Pertamina per bulan yang mencapai Rp 25-25 triliun hanya cukup untuk belanja BBM dan minyak mentah. "Tak dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan lain," jelas Karen.

(nrs/dnl)