Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya tengah memperhitungkan bagaimana dampaknya terhadap APBN.
Karena, ada potensi kerugian terhadap penerimaan negara, meskipun akan ada perpindahan pengguna premium ke pertamax, karena disparitas harganya yang tidak telalu jauh dengan premium.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari sisi pajak, penghapusan pajak pertamax ini otomatis menurunkan penerimaan pajak negara. "Jadi akan kita lihat dari kedua ini, mana yang paling menguntungkan APBN," tegasnya.
Di samping itu, Bambang menyatakan juga tengah mengkaji rencana penghapusan pajak pertamax dari aspek hukum. "Jadi apa dasar hukumnya, boleh nggak menghapuskan PPN tidak dipungut," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai target penyelesaian kajian tersebut, Bambang tidak memberikan kepastian. "Ya yang penting kita sudah mulai menghitung," pungkasnya.
Seperti diketahui, saat ini pertamax dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dan PBB KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) sebesar 5%, Harga pertamax saat ini menembus Rp 8.700/liter.
(nia/dnl)
