Anggota DPR Nilai Presiden 'Takut' Naikkan Harga BBM

Jakarta - Tingginya harga minyak dunia saat ini, serta dinaikkannya harga BBM di sejumlah negara tetangga harusnya sudah bisa menjadi dasar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menahan anggaran subsidi.

Anggota Komisi VII DPR M. Romahurmuziy mengatakan, Presiden SBY masih menimbang risiko politik yang timbul jika kebijakan kenaikan harga BBM diambil.

"Saya melihat ketidaktegasan ini karena perbedaan antara presiden dengan para pembantunya (menteri) dalam menimbang risiko yang timbul. Presiden lebih banyak menimbang risiko politik. Sedangkan pembantu presiden lebih menimbang risiko ekonomi. Namun kebimbangan presiden juga terjadi karena kegagalan pembantu presiden di sektor terkait dalam menyajikan formulasi kebijakan yang bersifat medium risk," tutur pria yang akrab disapa Rommi dalam siaran persnya kepada detikFinance, Jakarta (28/3/2011).

Dikatakan Rommi, seharusnya pemerintah berani tegas menaikkan harga BBM subsidi. Karena seluruh faktor yang dipersyaratkan untuk pemberian kewenangan pemerintah melakukan kebijakan kenaikan harga BBM sesuai pasal 7 UU APBN 2011 sudah terpenuhi.

Faktor-faktor tersebut adalah:

• Sudah 5 bulan berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut dalam tahun fiskal 2011 ICP naik melebihi 10% asumsi.
• Prognosa harga ICP tidak akan menurun dalam waktu dekat.
• Inflasi berada di titik terendah.
• Negara sekawasan semua sudah merespon dengan menaikkan harga BBM.

Karenanya, para pembantu presiden disarankan duduk bersama yaitu Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menkopolhukam, dan Kepala BIN.

"Risikonya jelas, subsidi membengkak namun tetap salah sasaran," imbuh Rommi.
(nrs/dnl)