Produksi Pertamina EP Baru Bisa Tembus 200 Ribu Barel di 2015

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) memperkirakan produksi minyak Pertamina EP (anak usaha Pertamina) baru bisa tembus 200 barel per hari (bph) di 2015 dari produksinya saat ini sekitar 130 barel per hari.

Demikian disampaikan oleh Kepala BP Migas R. priyono dalam rapat dengar pendapat yang diadakan di ruag sidang Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2011).

"Bila semua usaha dilakukan dengan intensif, maka di 2015 perkiraan produksi Pertamina EP yang kini baru sekitar 130 ribu bph bisa mencapai 200 ribu bph," kata Priyono.

Priyono mengatakan peningkatan produksi dapat dilaksanakan dari lapangan existing yang laju pengurasannya masih rendah. "Berdasarkan evaluasi data rata-raa laju pengurasan Pertamina EP adalah 4,5%. Ini masih di bawah rata-rata nasional yakni 8,8%, berarti kinerja produksi Pertamina EP baru mencapai 50%, jelasnya.

"Potensi peningkatan produksi juga dapat dilaksanakan dari struktur yang belum dikembangkan (idle). Dari 165 struktur lapangan idle sedang disiapkan untuk KSO (Kerja Sama Operasi) atau yang sudah di-KSO-kan dan yang sudah/proses POP (Put On Production)," lanjutnya.

Potensi peningkatan produksi lainnya dapat dilakukan dari sumur-sumur yang sudah tak berproduksi lagi. Priyono mengatakan ada sebanyak 5.224 sumur Pertamina EP yang tidak berproduksi lagi sampai saat ini.

Disampaikan pula ada 36 lapangan kandidat implementasi Water Flood dan EOR (Enhancement Oil Recovery). "Program kerja Water Flood dan EOR hingga tahun 2015 sebanyak 14 struktur," kata Priyono.

Seperti diketahui, BP Migas menargetkan target lifting migas nasional hingga 970 barel per hari ekuivalen minyak per hari.

Maka itu dalam rangka mengejar target produksi tersebut, pihak BP Migas mengusahakan upaya-upaya optimasi produksi dan EOR pada beberapa lapangan esksisting, pengembangan lapangan baru, hingga produksi sumur temuan.

Selain itu, ingin dikoordinasikan dengan departemen terkait masalah izin pembebasan lokasi, kehutanan, transportasi, tumpang tindih lahan. Ditambah juga dengan melakukan proses pengurangan unplanned shutdown, serta laksanakan koordinasi antar KKKS (Kontrak Kontrak Kerja Sama).

(nrs/dnl)