Premium jadi 'Bensin Miskin', Sama Saja Merendahkan Masyarakat

Jakarta - Meskipun maksudnya menyadarkan masyarakat yang mampu supaya tidak mengkonsumsi BBM bersubsidi (Premium), nama Premium diganti menjadi 'Bensin Miskin' dinilai tidak bijaksana dan cenderung merendahkan masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto kepada detikFinance melalui pesan singka, Jakarta (2/4/2011).

"Meskipun maksudnya untuk menyadarkan masyarakat yang mampu untuk tidak mengkonsumsi Premium, menurut saya itu sangat tidak bijaksana. Itu dapat dilihat sebagai bentuk penghinaan atau merendahkan masyarakat," katanya.

Pri Agung, hal tersebut juga tidak hanya merendahkan masyarakat yang biasa mengkonsumsi Premium saja tapi juga merendahkan masyarakat Indonesia secara luas, termasuk pula dengan pemerintah sendiri.

"Karena secara tidak langsung menganggap kita sebagai bangsa selama ini memproduksi dan sekaligus mengkonsumsi produk yang dikategorikan untuk orang miskin," jelas Pri Agung.

"Itu sebenarnya juga menunjukkan ketidakmampuan dan ketidaksiapan pemerintah sendiri dalam mengatasi masalah subsidi BBM. Pemerintah tidak siap dengan kebijakannya sendiri," tambahnya.

Pri Agung berpendapat, bahwa sebaiknya pemerintah menyiapkan dan menerapkan kebijakan yang memang secara proporsional memang diperlukan untuk mengatasi masalah BBM ini. "Yang tegas dan elegan sajalah, jangan pakai cara-cara yang seperti itu (kalau memang mungkin ingin dilakukan)," ungkapnya.

Kemudian, dirinya juga menilai, bahwa langkah yang ingin ditempuh dengan cara Pertamaxisasi (himbauan) supaya masyarakat beralih kepada Pertamax justri menunjukkan ketidak siapan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan konsumsi BBM.

"Tidak ada dasar aturannya bagi pemerintah untuk melakukan Pertamaxisasi seperti itu. Konsumen berhak untuk memilih Premium atau Pertamax tanpa harus mengikuti anjuran pemerintah tersebut. Cara seperti ini hanya menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan konsumsi BBM saja. Pemerintah itu punya kewenangan untuk mengatur dan memerintah, bukan menghimbau," terang Pri Agung.

Seperti diketahui, pada saat pidato dalam acara Sosialisasi Pengendalian BBM Bersubsidi (31/3/2011), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh sempat melontarkan pernyataan bahwa nama BBM Premium itu lebih baik diganti menjadi 'Bensin Miskin'. Ini mungkin dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat yang seharusnya mampu membeli Pertamax, namun masih saja mengkonsumsi Premium sebagai salah satu BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat yang berhak.

(nrs/ang)