"Semakin lama, biaya anggaran naik. Harus secepatnya dinaikkan. Naiknya Rp 1.000," jelas Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI Muhammad Chatib Basri di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (6/4/2011).
Ia menambahkan, semakin lama pemerintah menunda kenaikan harga BBM maka alokasi dana yang lebih penting akan tergerus, seperti subsidi pendidikan dan subsidi untuk orang miskin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah tak perlu khawatir akan terjadinya gejolak di masyarakat. Pasalnya saat kenaikan BBM subsidi 120% di 2005, pemerintah SBY tetap bertahan, dan bahkan kembali terpilih.
Justru dengan semakin lambannya pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM subsidi, maka masyarakat bertindak spekulatif dengan menimbun BBM dan pasokan terganggu. "Inflation hangover, yang terjadi di beberapa daerah di pulau Jawa," imbuh Chatib
"Harga naik, akan memacu inflasi juga ikut tinggi. Dengan goverment bond paling tinggi, maka harganya akan turun. Dan sebelum itu terjadi asing akan keluar," tuturnya.
Sebelumnya memang mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyarankan pemerintah harus tegas menaikkan harga BBM subsidi, dibanding pembatasan konsumsinya.
Pembatasan BBM membuat resah masyarakat, karena akan timbul praktik-praktik kecurangan. Yaitu, kendaraan umum yang menimbun BBM subsidi dan menjualnya kembali.
(wep/dnl)











































