Tanggung Produksi MInyak 'Loyo', Kepala BP Migas Harusnya Ikut Mundur

Jakarta - Penurunan produksi minyak harusnya jadi tanggung jawab pimpinan BP Migas.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto kepada detikFinance, Kamis (7/4/2011).

"Kalau Deputi Operasi mundur karena tidak bisa mencapai target produksi minyak, sebenarnya yang mesti lebih bertanggung jawab dan lebih pantas untuk mundur menurut saya adalah Kepala BP Migas langsung," tuturnya.

Pri Agung menyampaikan, tidak tercapainya produksi minyak itu tidak hanya disebabkan oleh aspek operasional. Namun juga ada aspek perencanaan, logistik, koordinasi, dan birokrasi yang selama ini tidak berjalan dengan baik.

"Dan itu semua di luar kendali dari Deputi Operasi, tapi ini di bawah kendali dari Kepala BP Migas. Janggal jika yang mundur malah deputi operasionalnya," katanya.

"Sinyalemen bahwa beliau ditekan atau dikorbankan mungkin jadi benar adanya dalam kasus ini," katanya.

"Tapi kalaupun itu tidak benar dan alasannya memang karena merasa ada tanggung jawab moral dari target produksi minyak yang tidak tercapai. Tapi tetap saja, harusnya Kepala BP Migasnya yang lebih malu dan lebih pantas untuk mengundurkan diri. Tapi, agaknya itu tidak akan terjadi. Budaya pejabat kita belum seperti itu," tukas Pri Agung.

Sebelumnya, Budi Indianto mundur dari posisinya sebagai Deputi Operasi BP Migas akibat ditekan dari atasannya. Budi merasa tak dapat dukungan dan menjadi 'kambing hitam' atas produksi minyak nasional yang tak mencapai target.

Budi mengatakan, kondisi di BP Migas sudah tidak kondusif karena ditekan dengan produksi minyak yang tak kunjung meningkat. "Tidak baik kalau sudah saling salah-salahan. Harusnya ada apresiasi dari pimpinan dan mendukung usaha semua pihak. Usaha mengatasi penurunan produksi ini harus didukung penuh. Jangannya disalahkan," tutur Budi.

Saat ini memang diakuinya, produksi minyak Indonesia rata-rata baru mencapai 911 ribu barel per hari (bph). Masih jauh di bawah target dalam APBN 2011 yang sebesar 970 ribu bph.

Nasib mundurnya Budi saat ini masih berada di tangah Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh. "Semua keputusan ada di Menteri, kita tunggu beliau kembali dari Cilacap," imbuh Budi.


(dnl/qom)