.webp)
Meski begitu, risiko pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) ini sangat besar sehingga pertimbangannya bakal dilakukan secara matang-matang. Indonesia bisa menghindari nuklir asal menahan ekspor gas dan batubara.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Danil mengatakan, listrik yang dihasilkan dari pembangkit nuklir menelan biaya yang lebih murah dibandingkan pembangkit berbahan bakar minyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada beberapa pertimbangan terkait penggunaan PLTN sebagai pasokan energi nasional. Bahan bakar yang dibutuhkan sangat sedikit. Cost produksi untuk PLTN lebih murah ketimbang cost produksi yang digunakan oleh pembangkit listrik yang bersumber dari BBM," ujar Herman.
Lebih lanjut Herman mengatakan, segi penghematan lainnya adalah PLTN hanya membutuhkan 10 ton uranium untuk menghasilkan listrik berkapasitas 1.000 MW. Dibandingkan dengan pemakaian energi fosil, untuk menutup 1.000 MW dibutuhkan pemakaian hingga 3 juta ton batubara atau 2 juta KL (kiloliter) BBM.
"Selain itu, dengan menggunakan PLTN maka lebih bersih, dalam arti tidak ada pembakaran sehingga tidak ada emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik nuklir tersebut. Berbeda dengan pemakaian pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil," katanya.
Tapi ada kekurangan yang masih ditimbulkan dari pemanfaatan PLTN, lanjut Herman, PLTN cenderung membutuhkan investasi yang sangat mahal. "Untuk membangun PLTN investasinya sangat mahal, per 1.000 MW membutuhkan kisaran pada US$ 4 miliar-US$ 6 miliar," jelas Herman.
"Biaya membangun PLTN 1.000 MW itu sama dapat membangun 3.000 MW-4.000 MW PLTU Batubara. Biaya yang US$ 4 miliar-US$ 6 miliar tersebut pun masih di luar biaya risiko yang terjadi atas PLTN," imbuhnya.
Herman mengakui, sejauh ini wacana terkait membangun PLTN memang selalu menimbulkan pro kontra. Oleh karena itu dirinya mengatakan PLTN harus dilihat kajiannya secara komprehensif. Untuk masalah risiko lanjutnya, jika terjadi kecelakaan (seperti PLTN Chernobyl atau PLTN Fukushima) maka akan timbul reaksi penolakan dari berbagai pihak.
"Selain itu, risiko yang ditimbulkan dari kecelakaan PLTN adalah mencakup risiko ekonomi. Radiasi nuklir itu kalau terjadi ke tanaman-tanaman petani, maka beberapa tahun para petani tersebut tidak akan bisa hidup dari hasil tanamanya, itu akan menjadi risiko ekonomi," terangnya.
Disimpulkan oleh Herman, pengembangan teknologi nuklir perlu dilakukan kajian komprehensif yang terus memperhatikan ekonomi penyediaan energi domestik dan impor.
Lanjut Herman, melihat pengembangan PLTN yang memiliki risiko besar, jika memang ingin membangun PLTN maka domain berikutnya bukan lagi menjadi domain peneliti tapi menjadi domain politikus karena dampak ekonomi dan politik yang besar.
"Menuju 2030, dari opsi-opsi yang ada, dari sumber energi domestik masih cukup. Kita juga bisa menghindari penggunaan PLTN dengan catatan arus ekspor perlu ditahan baik itu untuk ekspor batubara maupun gas. Kontrak bisa saja diteruskan tapi perlu dibatasi," ucap Herman.
(nrs/dnl)
