Penyelewengan BBM Subsidi Banyak Terjadi di Wilayah Industri

Jakarta - Penyalahgunaan konsumsi BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi kerap terjadi di daerah yang dekat dengan industri atau tambang. Di wilayah tersebut, banyak kendaraan-kendaraan operasional industri atau tambang yang membeli BBM subsidi, padahal mereka seharusnya membeli dengan harga yang disesuaikan khusus industri.

Demikian disampaikan oleh VP Corporate Communication Pertamina, Mochammad Harun kepada detikFinance, Rabu malam, Jakarta (28/4/2011).

"Memang untuk aktivitas di wilayah tambang atau industri kita menerapkan tarif industri, tapi memang ada penyalahgunaan di sana, jadi mereka membeli BBM di SPBU, harusnya kan nggak boleh," katanya.

Harun menjelaskan, secara regulasi seharusnya memang tidak diperbolehkan kendaraan untuk industri atau tambang membeli BBM subsidi di SPBU. Mereka sudah disediakan atau dipasok sendiri dan membayarnya dengan harga keekonomian.

"Kalau ini kerap terjadi, kan kuota BBM yang sudah ditetapkan untuk di SPBU masyaraka bisa disedot industri. Padahal seharusnya industri yang memiliki keuntungan membeli BBM dengan harga keekonomian," ujar Harun.

Diakuinya, SPBU-SPBU di sekitar wilayah industri atau pertambangan memang kesulitan untuk menentukan mana yang kendaraan industri atau pribadi karena memang tidak diberikan spesifikasi khusus.

"Yang kita khawatirkan karena di daerah atau di SPBU kan kita gak bisa spesifikasikan mana kendaraan yang untuk industri, transportasi, atau pribadi gitu kan," katanya.

Namun ketika ditanya berapa jumlah potensi dari banyaknya penyelewengan ini, Harun mengaku belum bisa menyampaikan angkanya. Ia justru kembai menegaskan bahwa untuk industri, sudah dipasok BBM sendiri dengan harga industri yang tidak disubsidi.

"Mereka sudah dipasok sendiri (BBM-nya). Tapi, kalau mereka sudah di SPBU kan kita nggak mungkin juga tidak melayani mereka, kan terkadang tidak dibilang juga kan untuk apa, apakah itu untuk transportasi atau industri," terangnya.

Untuk itu, peran pengawasan antara BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas), dan aparat daerah perlu lebih ditingkatkan mengingat hal tersebut kerap terjadi.

"Ini (penyelewangan tersebut) masih sering terjadi, makanya peran serta dari pengawasan BPH Migas maupun daerah harus dibantu," ucap Harun.

Seperti diketahui, sebelumnya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo sempat mengatakan bahwa untuk konsumsi Premium per bulan Maret 2011 sudah melebihi kuota yang ditetapkan hingga 3%.

Kelebihan konsumsi tersebut diakibatkan karena tingkat konsumsi di sektor transportasi begitu tinggi. Selain itu, masih banyak disinyalir adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh beberapa  mobil yang memodifikasi tangkinya.

"Khususnya di wilaya Kalimantan. Mbok ya truk-truk yang mengangkut batubara atau kelapa sawit di sana jangan gunakan BBM Subsidi dong. Itu kan dilarang, mestinya mereka pakai BBM yang harganya keekonomian (pertamax) di area mereka dong," tukas Djaelani.

Djaelani menuturkan selama ini masih banyak truk-truk semacam itu sering keluar masuk membeli BBM Subsidi. Hal ini karena belum adanya aturan yang bisa membuat Pertamina melarang kendaraan tersebut mengisi BBM subsidi.

"Kami sekarang terus menyiapkan SPBU dengan harga keekonomian. Nanti kami mau pasang di mulut-mulut tambang yang ada, sedang disiapkan sekarang," katanya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono mengatakan pada bulan Maret saja konsumsi premium sudah mencapai angka 2,07 juta KL atau naik 2,68% dibanding konsumsi Februari 2011.

(nrs/qom)