Hal ini menanggapi pernyataan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang mengatakan bahwa pemerintah berencana menghapus premium dari sisi dana subsidi secara bertahap dan produk premium.
"Dari sisi teknisnya, kalau itu sudah jadi kebijakan pemerintah, kita nggak ada masalah (menghapus premium)," kata VP Corporate Communication Pertamina, Mochammad Harun ketika dihubungi detikFinance, Jakarta (28/4/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak apa-apa, kan sekarang premium juga bisa kita tingkatkan menjadi pertamax. Makanya, tidak ada masalah. Maka itu, kita lihat terlebih dahulu kebijakannya seperti apa, karena otoritas kebijakan penghapusan itu kan ada di Pemerintah nanti tinggal melaksanakannya tentunya," katanya.
Menurutnya pemerintah harus memiliki kebijakan yang ditetapkan bersama dengan road map yang jelas. Misalnya seperti ketentuan teknis, waktu pelaksanaanya kapan dan persiapannya.
Harun menilai jika Premium digantikan pertamax itu tidak membutuhkan teknis operasional yang rumit. "Itu tidak membutuhkan waktu lama, itu bisa kita ganti dengan cepat, karena kita kan seperti mesin jahit. Jadi bisa di-blend (Premium menjadi Pertamax)," ujar Harun.
"Tapi, kalau menambah prodak baru (menggantikan premium) itu kita harus banyak mempersiapkan dari fasilitas baru, depot baru, investasi baru dan sebagainya (lebih sulit)," katanya.
(nrs/hen)











































