Masyarakat Butuh Subsidi, Belum Saatnya Hapus Bensin Premium

Jakarta - Rencana pemerintah menghapus bensin premium akan sangat sulit direalisasikan dan masih terlalu jauh untuk dibahas. Karena masyarakat Indonesia saat ini masih membutuhkan subsidi.

Hal ini disampaikan Pengamat Migas Pri Agung Rakhmanto kepada detikFinance menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, Agus Marto yang berencana menghapus BBM yang seharga Rp 4.500/liter tersebut, Jakarta (28/4/2011).

"Menghapus premium? Terus mau pakai apa? Kalau seperti itu masih jauh," singkatnya.

Menurutnya, hal tersebut perlu dicermati dengan Kementerian teknis terkait (KESDM/Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). "Pak Agus kan dari Kementerian Keuangan, kan melihatnya dari aspek keuangannya," ucap Pri Agung.

"Kemarin saja mau mengalihkan ke pertamax saja pemerintah sendiri ternyata belum siap," tanggapnya.

Selanjutnya dikatakan Pri Agung realisasi penghapusan bensin premium baru bisa tercapai jika masyarakat nantinya sudah sadar akan lingkungan dan juga tidak perlu mendapatkan subsidi lagi.

Sempat disampaikan juga olehnya, saat ini masih banyak negara yang menggunakan premium. Walaupun sudah tidak disubsidi, tapi BBM setara dengan premium itu masih dibutuhkan.

"Memang kalau di Eropa BBM-nya itu paling rendah adalah RON 90. Tapi di beberapa negara, seperti di wilayah Amerika masih ada BBM yang RON-nya masih 88 bahkan 86, namun sudah tidak disubsidi lagi," terangnya.

"Tadi kan juga disampaikan di sela-sela acara Musrenbangnas tersebut, bisa dikatakan itu baru rencana pemerintah saja. Kan di sana banyak disampaikan mengenai visi-visi pemerintah yang kita belum tahu seperti apa realisasinya," kata Pri Agung, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif ReforMiner Institute.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah akan menghapus BBM jenis premium dan juga tidak akan memberikan subsidi untuk Pertamax. Kapan waktunya, masih sangat tergantung dengan koordinasi kementerian energi sumber daya mineral (ESDM) dan DPR.

Ia menegaskan, ada dua prinsip terkait pembatasan BBM bersubisi. Pertama, premium secara bertahap yakni dihapus dari sisi subsidi maupun produknya di pasaran. Kedua, tidak akan memberikan subsidi untuk BBM jenis Pertamax yang selama ini sudah dijual sesuai tingkat keekonomiannya.

"Kalau saya dua prinsip yang saya dijaga memang secara bertahap dan pasti yaitu premium itu harus hapus, keberadaan premium bertahap tapi pasti harusnya dihapus, hapus artinya tidak diteruskan, pertama kali subsidinya, kemudian produknya, kan oktannya juga kurang tinggi," katanya.

(nrs/dnl)