Demikian disampaikan oleh Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi ketika dihubungi detikFinance, Jakarta (29/4/2011).
"Dari sisi infrastruktur dan keteknisan itu tidak hubungannya jika mau dihapus atau gimana (BBM Premium). Namun kan dilihat dari sisi di luar keteknisan, dan keekonomian masyarakat kita kan belum mampu untuk menghadapi hal itu," kata Eri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konteksnya sebetulnya bukan masalah produknya dihilangkan atau apa, tapi lebih ke harga Premium kita saja yang masih terlalu murah. Harusnya kan dinaikkan saja. Selain itu, mau jenisnya Premium atau apa, yang oktannya (RON) 80 di Amerika juga masih tetap dijual kok," timpalnya.
Ia berpendapat masyarakat terkadang juga belum melihat mana BBM yang memiliki rating oktan yang baik, sehingga ketika mereka sampai ke SPBU mereka cenderung melihat dari sisi harganya.
"Mereka kan datang ke SPBU, jarang yang masih tahu mana oktan yang 80, 90 atau 95. Mereka cuma datang membeli harga yang Rp 4500 per liter, mau dikasih nama Premium, Premitax, Premiun, sama saja kan?," tukas Eri.
Eri juga menilai, bahwa pernyataan menteri keuangan terkait gagasan untuk menghapus Premium di pasaran masih terlalu 'bersayap' sehingga pemerintah masih terkesan enggan untuk mengatakan ingin menaikkan harga BBM yang kerap membobolkan anggaran negara tiap tahunnya.
"Selama tatarannya masih liquid (cair), mau judulnya apapun, SPBU bisa tetap jualan, mau Premium dihapus ya hapus saja. Berarti kan nanti yang ada cuma yang Rp 8.000-an (Pertamax Cs). Nah, sanggup nggak masyarakat langsung loncat dari Rp 4500 per liter (Premium) ke yang Rp 8500 per liter (Pertamax)?" tanya Eri.
(nrs/hen)











































