Anggito: Naikkan BBM Saja Tak Berani, Apalagi Hapus Premium

Jakarta - Penghapusan bensin premium merupakan solusi bagus, namun pemerintah bakal takan berani menghapuskan BBM subsidi tersebut. Sebab menaikkan harga saja pemerintah harus berpikir ratusan kali.

Pengamat Ekonomi Anggito Abimanyu mengaku setuju dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk melakukan penghapusan premium. Pasalnya, hal tersebut bisa menyehatkan anggaran karena dapat mengurangi biaya subsidi.

"Kalau saya setuju, bisa jadi solusi terbaik, karena dapat mengurangi subsidi," ujarnya ketika dihubungi detikFinance, Jumat (29/4/2011).

Namun, Anggito mempertanyakan pengimplemetasian rencana tersebut mengingat opsi ringan yang telah diajukan Tim Pengkajian Pembatasan BBM bersubsidi untuk menaikkan harga premium hanya sebesar Rp 500/liter saja sulit terlaksana.

"Implementasinya kayak gimana? Naik Rp 500 perak saja sudah setengah mati mengajukannya. Rencana itu juga mau langsung atau secara gradual, gradual itupun pemerintah tidak berani apalagi dihapus, premium dinaikkan dari Rp 4.500-5.000, pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM saja tidak berani," sindir Ketua Tim Pengkaji Pembatasan BBM bersubsidi ini.

Namun Anggito menilai penghapusan premium dapat membuktikan komitmen pemerintah dalam upaya menjaga lingkungan.

"Dengan mengalihkan premium ke pertamax dari sisi lingkungan hidup dari BBM yang kurang bersih ke bersih, dari yang ada timbalnya ke yang tidak ada kadar timbalnya," jelasnya.

Masih Mendominasi, Premium Sulit 'Dihabisi'

Di tempat terpisah, masih mendominasinya premium dalam peredaran BBM di Indonesia membuat premium akan sulit 'dihabisi' seperti yang direncanakan pemerintah.

"Memang banyak yang bilang kalau dari sisi penjualan, pertamax itu lebih menguntungkan ketimbang premium karena kan marginnya lebih besar namun volume pertamax itu sangat kecil yang dijual. Tapi penjualannya sangat kecil, konsumsi pertamax hanya 4%," ujar Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Nasional Eri Purnomo Hadi.

Hal senada sebelumnya juga sempat dikatakan oleh Pengamat Migas Pri Agung dan juga Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha, yang menilai rencana pemerintah untuk menghapus Premium merupakan hal yang masih terlalu 'Prematur' untuk dibahas dan direalisasikan.

Sejauh ini, menurut mereka masyarakat Indonesia sendiri masih membutuhkan BBM yang disubsidi pemerintah. Selain itu daya beli masyarakat pun masih rendah jika nantinya dihadapkan kepada satu produk (pertamax) yang harganya mengikuti lonjakan harga minyak serta keekonomisan.


(dnl/qom)