IMF Sarankan RI Lakukan Pembatasan Premium

Jakarta - Lembaga moneter internasional (IMF) menyarankan pemerintah untuk segera melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Ini dilakukan guna menahan laju subsidi yang terus meroket karena tingginya harga minyak.

Hal ini disampaikan oleh Senior Representative IMF Milan Zavadjil di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (3/5/2011).

"Pemerintah harus melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi. Kebijakan ini dibutuhkan saat ini bukan hanya karena ada risiko kenaikan harga minyak internasional. Namun karena subsidi BBM ini sangat tidak produktif," kata Milan.

Menurut IMF, pemerintah Indonesia sebenarnya sangat berkomitmen untuk menjalankan pembatasan subsidi BBM ini. Namun IMF mempertanyakan bagaimana implementasinya.

"Kita harus mencari cara sehingga rakyat miskin tetap terlindungi. Jadi pembatasan harus dilakukan," jelas Milan.

Di tempat terpisah, Direktur ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, kebijakan pemerintah untuk menahan laju subsidi BBM sangat lemah. Apalagi yang dipakai hanya imbauan lewat spanduk.

"Memakai spanduk, bukan bersifat kebijakan kalau seperti itu," kata Pri Agung.

Menurutnya, hal tersebut lebih bersifat normatif ketimbang sebuah kebijakan yang levelnya ditangani otoritas pemerintah. Pemerintah harus mencari cara menahan subsidi karena kenaikan bensin pertamax hingga menyentuh Rp 9.050 per liter bisa membuat konsumen beralih ke premium dan subsidi membengkak.

"Pemerintah memang seharusnya tahu bahwa pergerakan minyak dunia tahun ini itu di atas US$ 95-US$ 100 per barel, itu pun minimalnya segitu," ujar Pri Agung menanggapi naiknya harga Pertamax semenjak 1 Mei 2011 lalu.

Dilanjutkan olehnya, dengan situasi seperti ini maka harga pertamax akan bertahan tinggi dan lama dari Rp 8.000 hingga Rp 9.000 per liternya. "Terkait dengan harga BBM yang lain (premium cs) ya sudah harus jelas kebijakan pemerintah seperti apa yang mau diambil," katanya.

"Jelas, itu maksudnya pemerintah harus tegas, apakah mau menambah alokasi di subsidi APBN atau menaikkan premium," ujar Pri Agung.

Menurutnya, opsi-opsi yang tersedia bagi pemerinta menyikapi permasalahan harga BBM ini sudah telat. Energi alternatif bisa dibilang telat untuk dikembangkan, pembatasan yang sejak akhir tahun kemarin selalu diwacanakan pun pada akhirnya hilang dengan sendirinya karena kurangnya kesiapan pemerintah sendiri baik secara situasi makro maupun infrastruktur.

"(Kebijakan) Semakin nggak jelas dan timbul disparitas harga (antara premium dan pertamax yang sekarang selisihnya sudah Rp 4.500) maka akan semakin banyak yang lari ke premium," tambahnya.


(dnl/qom)