"Kita tidak bisa melakukan hal lain kecuali mengawasi dan mengevaluasi dan pengetatan pada BPH Migas karena BBM bersubsidi itu hak rakyat, dan pemerintah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-haknya dalam hal ini rakyat tidak mampu," tutur Darwin saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/5/2011).
Dikatakan Darwin saat ini ada indikasi BBm subsidi jatuh ke pihak yang tidak berhak seperti industri. Di daerah-daerah, ujar Darwin, BBM subsidi 'bocor' dibeli masyarakat industri seperti perkebunan dan pertambangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara soal rencana kenaikan harga BBM, Darwin mengatakan itu domain Menko Perekonomian, karena subsidi ini menyangkut anggaran negara yang diperuntukkan golongan tak mampu.
"Kebijakan soal subsidi ini lintas kementerian. Ini menyangkut ketahanan APBN kita," jelasnya.
Sebelunya, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Adi Subagyo mengatakan mahalnya harga bensin pertamax yang saat ini menyentuh Rp 9.050 per liter jadi alasan konsumen balik ke premium. Konsumsi BBM subsidi pun diprediksi menyentuh 42 juta kiloliter (KL).
Jika ini terjadi, maka berarti konsumsi BBM subsidi di 2011 melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar 38,5 juta KL. Harus ada upaya riil dari pemerintah untuk menahannya.
(dnl/hen)











































