Pembelian Saham Newmont oleh Pusat Lukai Rakyat NTB

Mataram - Pemda NTB tetap meminta batas akhir divestasi saham Newmont benar-benar ditentukan 18 Mei 2011. Dalam hitungan hari ini, Gubernur NTB M Zainul Majdi bakal bertemu Presiden SBY membicarakan divestasi saham Newmont. Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini menilai, pusat membeli 7% saham Newmont dengan lebih dulu melukai rakyat NTB.

"Kita tetap meminta closing-nya itu nanti tanggal 18 Mei. Iya, dalam waktu tersisa, kita akan bertemu Presiden. Surat sudah disampaikan pemerintah daerah," kata Gubernur di Mataram, Rabu (11/5/2011).

Ia mengatakan, saat bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo Selasa (10/5/2011) di Jakarta, Pemda NTB mendapat penjelasan enam alasan Menkeu ngotot membeli 7% divestasi saham Newmont. Diantaranya adalah kepentingan pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik.

"Pemda sudah menjawab enam alasan itu. Saya sampaikan pada Menkeu, semua yang diharapkan pemerintah pusat itu, bisa dititip lewat pemerintah daerah. Kalau misalnya tujuan mulia itu bisa dicapai dengan tanpa melukai daerah, itu kan jauh lebih baik," kata Gubernur.

Gubernur menegaskan, niat mulia yang ingin dilakukan Menkeu itu pada akhirnya akan kontraproduktif, karena langkah pusat yang membeli saham Newmont itu tanpa Pemda, telah menimbulkan ketegangan dan kekecewaan yang luas di NTB.

"Itu kan nggak bagus. Kontraproduktif juga dengan tujuan mulia yang menjadi niat awalnya. Kalau ingin mengawasi, titipkan saja semangat pengawasan itu melalui daerah. Bagaimana caranya, silahkan pusat tentukan. Tapi saham ini daerah yang diberikan," ujarnya.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur mengaku sangat kecewa dengan pola komunikasi yang dibangun Menkeu.

"Saya sangat kecewa. Saya bukan dalam posisi pribadi. Saya kan datang bersama pimpinan DPRD sebagai representasi rakyat NTB. Pada Menkeu kita sampaikan, silahkan dikonfirmasi ke masyarakat NTB, jangan dianggap gubernur yang punya mau, ketua DPRD yang punya mau. Ini kemauan masyarakat NTB," ujarnya.

Zainul memahami penjelasan Menkeu kalau pemerintah pusat ingin masuk dalam industri ekstraktif pertambangan, dengan Newmont sebagai pintu masuk.
Seperti halnya dugaan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga menilai industri ekstraktif yang selama ini memang memberikan banyak kontribusi. Namun kata dia, dibalik itu ada rumor bahwa sebenarnya selama ini hak negara jauh lebih besar dari yang sudah disetorkan.

"Karena itu kepada Menkeu kita tegaskan, keingintahuan pemerintah pusat itu bisa melalui pemerintah daerah. Bahkan saya sampaikan. Dalam proses divestasi ini, apapun maunya pusat, silahkan. Mau beauty contest ulang, silahkan. Bahkan kalaupun pusat mengincar komisaris dengan kepemilikan saham ini, ya sudah saham itu kasih ke daerah, komisarisnya dari pusat saja atas nama daerah," tandas Gubernur.

"Pesannya jelas. Kalau pemerintah pusat ingin mencapai tujuan tertentu, dengan cara katakanlah tanpa ketengangan, jauh lebih baik. Itu pesannya, biar dipirkirkan aspek ini, biar lebih utuh," ujarnya melanjutkan.

Terkait pemberitaan kalau Menkeu menolak keinginan pemda agar saham itu dihibahkan, kata Gubernur, belum ada jawaban dari Menkeu.

"Saya nggak dengar kata penolakan. Tapi nggak dijawab juga permintaan itu. Belum ada jawaban. Kita hanya sampaikan, paling merugi, dalam tanda kutip ya, okelah pemerintah pusat mau beli, belilah. Setelah itu hibahkan. Itulah bentuk sayangnya sama daerah, kalau memang sayang. Kan begit," katanya.

(hen/hen)