.webp)
Demikian disampaikan Pengamat Perminyakan yang juga Dosen Pasca Sarjana UI Kurtubi kepada detikFinance, Senin (16/5/2011).
"Itu ruwet, terlalu ribet, lalu orang yang tidak mendapatkan BLT untuk Premium itu mau di kemanakan?" katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengalaman BLT yang lalu saja menimbulkan bermacam masalah. Kasihan kalau melihat orang-orang antre uang bensin di kantor pos dan seterusnya, misalnya," ungkap Kurtubi.
Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya segera mengejar pengembangan gas untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan energi dari BBM ke BBG, daripada berusaha membatasi penggunaan Premium atau menghimbau masyarakat mampu tidak mengkonsumsi Premium.
Pemerintah sejauh ini masih belum mau menaikkan harga BBM bersubsidi dan disparitas harganya semakin melebar dengan Pertamax Cs.
"Ini sudah tambah buruk situasinya, karena perbedaan Pertamax sudah tambah lebar. Tambah terdorong orang untuk pindah ke Premium. Pemerintah harus tegas, sebaiknya segera konversi Premium ke BBG," tuturnya.
Menurut Kurtubi, langkah terdekat yang masih bisa dikejar pemerintah adalah dengan mengembangkan BBG. Pengembangan gas ini bisa dimulai melalui sektor angkutan umum.
Tidak lupa juga pemerintah harus mengembangkan infrastruktur penyedianya, dari mulai receiving terminal hingga pipa penyalur gas. "Harga gas tanpa subsidi saja lebih murah daripada Premium yang disubsidi," singgungnya.
"Pemerintah harusnya konsekuen dengan Perpres No 5/2006. Ini merupakan jalan yang benar, karena Perpres tersebut mengamanatkan supaya konsumsi minyak atau BBM harus dikurangi dari posisi 52% terhadap total konsumsi energi di tahun 2005 harus turun menjadi 20% di 2025," jelasnya.
Maka itulah, kalau memang pemerintah belum mau menaikkan harga BBM, pemerintah harus segera mengamanatkan peraturan tersebut dengan mengembangkan pemanfaatan gas.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah belum mengambil keputusan terhadap kebijakan BBM bersubsidi. Sejauh ini pemerintah masih saja melakukan tindakan yang bersifat himbauan dan sosialisasi dengan tujuan mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.
Sebelumnya, sempat diwacanakan Kementerian Keuangan untuk pengalihan subsidi BBM dari bentuk subsidi harga menjadi subsidi langsung tepat sasaran. Bentuk subsidi langsung itu serupa tapi tak sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah diberikan pemerintah.
Namun, sejauh apapun caranya, kenyataannya sampai saat ini konsumsi Premium tetap 'bobol' dan Pertamax, sebagai BBM yang tidak disubsidi terus naik harganya. Akibatnya, masyarakat banyak yang beralih kepada Premium serta implikasinya terhadap anggaran negara bisa terus 'bobol'.
(nrs/ang)
