Menteri ESDM Belum Tegas Tahan Konsumsi Premium

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh menyampaikan Kementerian ESDM belum mempunyai keputusan tegas terkait tingginya disparitas harga bensin pertamax dan premium yang bakal memicu tingginya konsumsi premium.

Darwin mengatakan saat ini pemerintah belum berencana untuk menaikkan harga premium, jika pun ada itu nantinya perlu dikoordinasikan bersama-sama antara pemerintah.

"Ini biar nggak simpang siur yah, itu Menteri ESDM atas nama pemerintah pada waktunya, tapi keputusannya bukan Kementerian ESDM, itu koordinasi bersama Menko Perekonomian," kata Darwin seusai dirinya berpidato pada penutupan The 35th IPA Annual Convention and Exhibiton di JCC Senayan, Jakarta, Jum’at (20/5/2011).

Kenaikan harga premium tidak bisa dilakukan begitu saja, menurut Darwin, keputusan kenaikan harga BBM subsidi ini menyangkut politik fiskal pemerintah.

"Kalau politik fiskal itu dalamnya ada Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN karena berpengaruh juga dengan Pertamina dan sebagainya. Jadi koordinasinya ada di Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian," katanya.

Menurut Darwin, sebelumnya pemerintah telah bersiap untuk melakukan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi di kuartal I-2011. Namun ini batal dilakukan karena tidak direstui DPR.

Saat ini pemerintah hanya bisa menekan BPH Migas untuk menjaga agar kuota konsumsi BBM subsidi tidak bobol melebihi jatah yang ada.

Seperti diketahui, berdasarkan data dari BPH Migas, konsumsi premium (BBM subsidi) sudah 'bobol' dari kuota yang ditetapkan semestinya. Selain itu, sepanjang bulan kemarin, harga pertamax terus naik hingga menyentuh Rp 9.250/liter. Akibatnya disparitas melebar, konsumsi premium naik, konsumsi pertamax turun, dan bahkan terjadi beberapa kelangkaan premium di beberapa wilayah di Indonesia.

Melihat kondisi tersebut pun beberapa pengamat dunia migas juga mengingatkan pemerintah agar segera menaikkan harga premium demi menjaga disparitas dengan pertamax tidak terus melebar.

Dari pihak Kementerian keuangan pun juga menyatakan pemerintah telah menghabiskan dana Rp 29,2 triliun untuk subsidi BBM dari Januari-April 2011. Anggaran ini mencapai 30,4% dari pagu anggaran sebesar Rp 95,9 triliun tahun ini. Maka itu,

Sejauh ini, Pemerintah masih bingung untuk menetapkan opsi antisipasi meledaknya subsidi BBM tahun ini. Ada banyak opsi yang harus pemerintah seleksi untuk di terapkan dalam RAPBN-P 2011.

Plt Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, dalam rangka antisipasi meledaknya subsidi BBM akibat tidak jadinya pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan meningkatnya harga minyak dunia, pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi, seperti penambahan anggaran untuk subsidi, penambahan volume BBM bersubsidi dan penyesuaian harga Premium.

(nrs/dnl)