Cadangan Gas RI Lebih Kencang Ketimbang Minyak

Cadangan Gas RI Lebih Kencang Ketimbang Minyak

- detikFinance
Jumat, 20 Mei 2011 18:05 WIB
Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh menyampaikan Indonesia akan memiliki proporsi gas lebih besar ketimbang minyak. Hal ini mengingat gas selalu melebihi target produksi tiap tahunnya karena potensi yang masih besar.

Hal ini diutarakan Darwin seusai menutup acara The 35th IPA Annual Convention and Exhibition di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2011).

"Kita harus beri sinyal kepada pelaku usaha dunia migas, bahwa Indonesia itu ke depannya makin bergeser ke proporsi gas. Jadi, waktu kita lihat produktivitasnya tidak hanya dari barel per day, tapi barel oil equivalent per day," ungkap Darwin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Darwin mengatakan, demi meningkatkan produksi migas nasional, pengembangan lapangan migas akan berada pada wilayah frontier dan remote (perintis dan medannya sulit).

"Seperti yang dikatakan Bu Dirjen Migas (Evita Legowo) dan IPA (Indonesian Petroleum Association) bahwa semakin wilayah itu frontier dan remote, dan dalam lautnya, maka dia akan butuh pengembangan yang mahal mengingat persatuan barel yang dihasilkan," tuturnya.

Seperti diketahui, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BP Migas) R. Priyono menyampaikan penemuan cadangan gas lebih banyak ketimbang minyak.

"Penemuan cadangan ini sangat penting karena penemuan cadangan baru akan memberikan efek positif pada produksi migas dan tiap tahun selalu ada penemuan cadangan baru minyak, tetapi besarnya tidak sampai 1,3 juta barel, masih kalah dengan eksploitasinya," ujar Priyono beberapa waktu yang lalu.

Priyono memperkirakan, kendala penemuan cadangan baru antara lain adalah gangguan sosial, masalah internal KKKS, penyediaan peralatan dan perizinan yang tidak dapat diperoleh secara cepat.

Untuk meningkatkan penemuan cadangan baru, sejauh ini BPMigas berupaya mendorong KKKS untuk melakukan eksplorasi dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan izin pembebasan lokasi, izin kehutanan, izin transportasi, dan tumpang tindih lahan.

(nrs/dnl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads