Pemerintah Janjikan Lagi Insentif Pembangunan Kilang

Jakarta - Realisasi rencana pembangunan kilang minyak oleh investor asing tersendat karena minimnya insentif. Pemerintah mengaku tengah menggodok insentif untuk merangsang investor membangun kilang di dalam negeri.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2011).

"Insentif itu di ESDM, dilihat bagaimana insentifnya. Tapi kalau ada investasi yang kita tunggu, maka dari fiskal kita juga akan mempersiapkan tapi masih dikaji oleh BKF (Badan Kebijakan Fiskal)," tutur Agus.

Seperti diketahui, investor besar belum tertarik merealisasikan rencananya untuk membangun kilang minyak di Indonesia. Alasannya, insentif yang diberikan pemerintah Indonesia sangat minim.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan 20 izin pembangunan kilang yang diajukan investor. Tapi, realisasinya terbatas hanya pada kilang-kilang berskala kecil saja.

Insentif yang diberikan pemerintah untuk pembangunan kilang dinilai investor masih belum mencukupi.

Insentif kilang yang sudah ada saat ini adalah PP No 62 Tahun 2008 sebagai amandemen PP No 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu, berupa pengurangan penghasilan netto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun dan pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Dikatakan Evita, sejak 2008 pihaknya sudah mengajukan usulan insentif baru untuk pembangunan kilang kepada Menteri Keuangan, tapi belum ada respons.

Kuwait menginginkan tambahan insentif karena pada saat yang sama, mereka membangun kilang di Vietnam. Investor Kuwait mengharapkan agar insentif yang diperolehnya di Indonesia, sama atau mirip dengan insentif yang diperolehnya dari Vietnam.

Terhadap usulan tambahan insentif yang dikirimkan Kementerian ESDM untuk kedua kalinya itu, Kementerian Keuangan telah meminta perguruan tinggi untuk melakukan kajian.

Insentif yang diajukan tersebut meliputi pajak, bea masuk peralatan untuk membuat kilang dan katalis.

Kapasitas kilang minyak yang beroperasi di Indonesia saat ini mencapai 1.155,6 MBSD. Ini berarti masih ada defisit sekitar 360 MBSD dari kebutuhan dalam negeri. Untuk mengatasinya, diperlukan sekitar 2 kilang baru yang masing-masing berkapasitas 200 MBSD.

Untuk kawasan Asia Pasifik, kilang terakhir kali dibangun pada 1998. Khusus Indonesia, kilang yang usianya paling muda dan dapat memberikan keuntungan adalah Balongan yang dibangun pada 1994. Sementara untuk kilang-kilang lainnya, keuntungannya sangat kecil karena telah berumur tua lantaran dibangun tahun 70-an.


(dnl/hen)