Demikian disampaikan oleh Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono usai melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak Kepolisian RI dalam rangka kerjasama menindak penyelewengan BBM Bersubsidi di kantornya, Jakarta, Rabu (25/5/2011).
"Ke depannya mungkin akan ada penambahan kuota," kata Tubagus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan sebagian disalahgunakan. Tapi kami harap kita bisa tekan ini," ucap Tubagus.
Penyalahgunaan ini, lanjut Tubagus, karena adanya disparitas harga antara BBM subsidi dan non Subsidi. Selain itu, ada penyebab kenaikan konsumsi BBM bersubsidi yang diakibatkan adanya pertumbuhan kendaraan di beberapa wilayah Indonesia.
"Ini ada disparitas harga, makanya cenderung orang pakai BBM bersubsidi. Untuk pertumbuhan kendaraan itu di lapangan ada yang 13,4% dan bahkan ada yang 20%. Maka itu ini butuh penyesuaian jumlah BBM Subsidi," jelasnya.
Tubagus menambahkan, pihaknya juga mengawal daerah yang pertumbuhan kendaraannya tinggi. "Jangan-jangan ada suatu yang lain di situ, makanya kita coba lakukan operasi dan ternyata ada," ucapnya.
Ia juga mencatat dibeberapa daerah ada SPBU yang baru buka langsung terjadi antrean. Namun ironisnya yang terjadi adalah para pengantre yang memakai jerigen. Terkait adanya kemungkinan penambahan kuota BBM Subsidi, Tubagus mengatakan bahwa pihaknya harus melapor terlebih dahulu kepada DPR (Komisi VII).
"Kalau memang karena pertumbuhan kendaraan bermotor, ini harus diverifikasi dulu. Prognosa kuota (BBM Bersubsidi) kami buat itu bertambah sampai 40-an juta KL. Tapi kita usahakan di 38 juta KL dulu. Ini kan baru prognosa, belum usulan," ungkap Tubagus.
(nrs/hen)











































